Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius sebesar 5,4 persen untuk tahun 2026. Namun, proyeksi optimistis ini segera menuai sorotan tajam dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), yang menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan realitas kondisi perekonomian di masyarakat.
Sekretaris Jenderal Fitra, Misbah Hasan, dalam pernyataan resminya pada Senin, 18 Agustus 2025, mengungkapkan bahwa perhitungan Fitra menunjukkan angka rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun sebelum pandemi (2017-2019) hanya mencapai 5,09 persen secara tahunan (yoy). Angka ini bahkan sedikit meningkat pascapandemi, dengan perkiraan pertumbuhan di kisaran 5,1 persen untuk periode 2022-2024. “Proyeksi 5,4 persen untuk 2026 terasa sebagai optimisme yang berlebihan, mengingat tren historis yang ada,” tegas Misbah.
Meskipun data triwulan II 2025 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12 persen, angka tersebut justru memicu perdebatan sengit dan polemik data di kalangan para ahli serta ekonom. Hal ini semakin menguatkan pandangan bahwa pencapaian target yang lebih tinggi membutuhkan landasan yang kokoh dan tidak tanpa tantangan.
Misbah Hasan menekankan bahwa diperlukan upaya yang luar biasa keras untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen tersebut. Terlebih, tantangan ini datang di tengah gejolak ekonomi global yang belum stabil, meningkatnya perang tarif antarnegara, dan daya beli masyarakat yang masih rapuh dan belum menunjukkan pemulihan signifikan.
Salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga. Namun, Misbah menyoroti stagnasi pertumbuhan sektor ini pada angka 4,87 persen sepanjang tiga tahun terakhir (2022-2024). Lebih parah lagi, Misbah menambahkan, berbagai program perlindungan sosial yang seharusnya menjadi penopang daya beli masyarakat—seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, dan beragam subsidi—masih kerap salah sasaran, sehingga kurang efektif dalam mendorong konsumsi.
Guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Fitra merekomendasikan agar pemerintah lebih serius memfokuskan upaya pada peningkatan daya beli masyarakat yang kini cenderung stagnan. Selain itu, urgensi penciptaan lapangan kerja yang layak juga menjadi poin krusial, mengingat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2024 masih di angka 4,78 persen, menjadikannya yang tertinggi di kawasan ASEAN.
Menanggapi tantangan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers nota keuangan dan RAPBN 2026 pada Sabtu, 15 Agustus 2025, menyatakan bahwa pemerintah akan proaktif mengidentifikasi dan mengoptimalkan berbagai sumber yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi demi mencapai target 2026. Ia menyoroti potensi besar dari investasi, merujuk pada pandangan CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengenai kemampuan Indonesia menarik lebih banyak investasi.
Selain investasi dari sektor swasta dan asing, Kementerian Keuangan juga berkomitmen untuk berkoordinasi erat dengan Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, menjadikan setiap wilayah sebagai magnet investasi yang lebih atraktif. Tak hanya itu, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai insentif fiskal untuk menarik lebih banyak investor masuk ke Indonesia.
Bendahara negara menambahkan bahwa sektor ekspor juga memegang peranan krusial dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Salah satu pendorong utamanya adalah kesepakatan kerangka perjanjian ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa, dikenal sebagai Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Melalui perjanjian ini, diharapkan pasar ekspor Indonesia akan semakin beragam dan kuat di kancah global.
Lebih lanjut, pemerintah berencana untuk mengoptimalkan tren ekonomi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang terus berkembang pesat. Potensi besar lainnya datang dari kekayaan komoditas mineral tanah jarang (rare earth) di Indonesia, yang diyakini memiliki daya tarik signifikan bagi pasar internasional dan dapat menjadi sumber pengungkit ekonomi baru.
Pilihan Editor: Plus-Minus Kredit Usaha Rakyat Perumahan
Ringkasan
Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi ambisius sebesar 5,4 persen untuk tahun 2026, namun Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai angka tersebut terlalu optimistis dibandingkan tren historis yang berkisar 5,1 persen. Sekretaris Jenderal Fitra, Misbah Hasan, menekankan bahwa pencapaian target ini membutuhkan upaya keras di tengah ketidakstabilan ekonomi global, perang tarif, dan daya beli masyarakat yang masih rapuh.
Untuk mendorong pertumbuhan, Fitra merekomendasikan fokus pada peningkatan daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja layak. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan strategi pemerintah yang mencakup optimalisasi investasi swasta dan asing melalui insentif fiskal, peningkatan ekspor lewat kesepakatan seperti IEU-CEPA, serta pemanfaatan ekonomi digital, AI, dan potensi komoditas mineral tanah jarang.
