jpnn.com, BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, angkat bicara menanggapi keputusan manajemen Persib Bandung yang mengembalikan uang urunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp 365 juta. Dana tersebut semula ditujukan sebagai bonus atas keberhasilan Persib meraih gelar juara Liga 1 secara back-to-back.
Erwan Setiawan menanggapi santai penolakan bonus tersebut oleh Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terkait asal-usul dana. “Yang kemarin sedikit saya takutkan dari bapak saya ini, ini kan sumbangan ASN, tetapi enggak tahu sumbangan seperti apa. Takutnya salah satu ASN yang menyumbang bermasalah di kemudian hari, ini membawa Persib. Kami tidak ingin Persib dibawa-bawa,” ujar Erwan, ditemui di Gedung Sate, Senin (30/6/2025). Kekhawatiran ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah daerah agar klub kebanggaan tidak tersangkut masalah hukum.
Menariknya, Erwan mengaku dirinya tidak ikut dalam pengumpulan dana untuk bonus Persib, sebab ia memiliki saham di klub berjuluk Maung Bandung itu. “Saya kan punya saham di Persib, kalau istilahnya (menyumbang) saya jeruk makan jeruk. Sejak 2009 dari awal PT PBB dan itu saya sama bapak (Umuh Muchtar),” terang Erwan, menunjukkan kedekatannya dengan sejarah klub dan Umuh Muchtar.
Menurut Erwan, situasi saat ini sangat berbeda dengan pemberian bonus kepada Persib saat menjuarai Liga 1 musim 2023/24 sebelumnya. Saat itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Pj Gubernur Bey Machmudin menyerahkan uang Rp 500 juta sebagai bonus hasil urunan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar. “Itu mungkin saja Pak Bey bisa dari CSR. Kami kan punya beberapa BUMD, itu saya kira lebih aman dari mereka. Ada BJB, ada MUJ. Itu hal yang lumrah dan wajar mereka menyumbang kepada tim kebanggaannya dari CSR,” ucapnya, menyiratkan bahwa dana CSR BUMD lebih tepat dan tidak menimbulkan polemik.
Erwan secara tegas menyayangkan adanya urunan dari ASN untuk bonus Persib Bandung. “Kenapa harus dari urunan, yang disayangkan bapak (Umuh Muchtar) saya itu seperti itu. Kenapa ASN sekarang seperti dipaksa untuk memberikan sumbangan? Padahal, kami tidak pernah meminta sumbangan. Ini sudah clear yah,” tegasnya, menegaskan bahwa tidak ada instruksi resmi dari Pemprov untuk pengumpulan dana tersebut.
Sebelumnya, informasi mengenai bonus untuk Persib sempat disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mencapai Rp 2 miliar. Uang tersebut disebut didapat dari kocek pribadi Dedi sebesar Rp 1 miliar, sementara sisanya merupakan urunan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jabar. Sayangnya, janji satu miliar dari ASN itu tidak terpenuhi, karena patungan dari ASN Pemprov Jabar hanya mencapai Rp 365.525.000. Dana ini kemudian diserahkan Pemprov melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, kepada pemain Persib.
Namun, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, mengungkapkan bahwa manajemen menolak uang bonus dari pemerintah daerah tersebut. Umuh menilai Pemprov justru terbebani dengan janji bonus untuk para staf dan penggawa Persib. “Uang yang dijanjikan Rp 1 miliar, Sekda sudah berkoar-koar ke mana-mana dan sudah memberikan uang ‘kadedeuh’ dikumpulkan Rp 365 juta. Sudah diinstruksikan kepada staf di Persib, saya tolak,” kata Umuh di Bandung, Jumat (27/6). Keputusan ini diambil Umuh untuk menghindari masalah di kemudian hari.
Umuh mengaku tidak ingin pemberian bonus juara Persib ini kelak menjadi masalah atau memicu konflik. Untuk menghindari potensi konflik berkepanjangan, ia memutuskan menolak dan mengembalikan uang yang sudah diberikan Pemprov. “Saya takutnya jadi beban dan jadi prasangka dari semua Bobotoh bahwa Persib sudah menerima uang Rp1 miliar. Jangan sampai ini jadi masalah, jadi bumerang,” tegasnya, menjelaskan alasan di balik sikap tegas manajemen untuk menjaga reputasi dan menghindari polemik di masa mendatang.
Ringkasan
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menanggapi santai keputusan manajemen Persib Bandung yang mengembalikan uang bonus Rp 365 juta dari urunan ASN Pemprov Jabar. Dana tersebut semula ditujukan sebagai apresiasi atas gelar juara Liga 1. Erwan mengungkapkan kekhawatiran terkait asal-usul sumbangan ASN yang bisa membawa Persib ke masalah hukum di kemudian hari. Ia juga menegaskan dirinya tidak ikut menyumbang karena memiliki saham di klub tersebut.
Manajemen Persib, melalui Komisaris Umuh Muchtar, menolak bonus itu karena tidak ingin terbebani atau menimbulkan masalah di masa mendatang. Umuh menjelaskan bahwa janji bonus Rp 1 miliar tidak terpenuhi, hanya terkumpul Rp 365 juta. Erwan menyayangkan adanya urunan dari ASN, menyarankan bonus lebih baik berasal dari CSR BUMD yang dianggap lebih aman dan lumrah diberikan.
