JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa utang Indonesia menunjukkan posisi yang jauh lebih terkendali dibandingkan dengan banyak negara di dunia. Proyeksi rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan hanya mencapai 39 persen pada tahun 2025, angka yang dinilai sangat kompetitif secara global.
Direktur Jenderal (Dirjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menyoroti perbandingan dengan negara tetangga seperti Malaysia, di mana rasio utang mereka mendekati 60 persen dari PDB. Ini menunjukkan posisi Indonesia yang lebih kuat dalam pengelolaan utang negara.
Baca juga: Rasio Utang Mengancam 40 Persen PDB, Pemerintah Diminta Waspada
Febrio Kacaribu, dalam keterangannya di Cikini, Jakarta Pusat, pada Sabtu (28/6/2025), kembali menegaskan posisi tersebut: “Utang Indonesia rendah, kita berada di 39 persen dari PDB, itu sangat rendah dibandingkan dengan banyak negara lain. Bahkan Malaysia sudah mendekati 60 persen.” Selain itu, Kemenkeu juga membeberkan struktur utang jatuh tempo Indonesia pada tahun 2025, yang mencapai angka Rp 800,33 triliun. Rinciannya, Rp 705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan sisanya Rp 94,83 triliun dalam bentuk pinjaman.
Febrio Kacaribu menambahkan, situasi Indonesia berbanding terbalik dengan banyak negara lain yang terjerat krisis ekonomi akibat akumulasi utang yang membengkak. Indonesia, di sisi lain, secara konsisten menerapkan disiplin fiskal. Kebijakan ini bukan hanya mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang prudent, tetapi juga secara signifikan mengurangi risiko investasi, menjadikannya daya tarik utama bagi para investor. “Banyak negara lain sekarang malah menghadapi krisis karena utangnya terlalu tinggi. Kalau Indonesia, masalahnya bukan di sana. Kalau kita lihat belakangan ini, justru disiplin fiskal yang terus kita hadirkan,” jelas Febrio.
Pengelolaan fiskal yang disiplin ini terbukti menarik minat besar dari kalangan investor global untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia. Febrio menyebutkan, negara-negara yang menerapkan disiplin fiskal umumnya menunjukkan stabilitas ekonomi yang unggul, menawarkan prospek pengembalian investasi yang aman dan menarik. “Itu membuat investor yang ingin membeli surat berharga negara kita, yang adalah utang itu, semakin optimis. Kenapa? Karena Indonesia mengelola fiskalnya dengan sangat disiplin,” ungkap Febrio, menggarisbawahi kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia.
Di tengah gejolak pasar keuangan global dan maraknya fenomena capital outflow atau aliran dana keluar di banyak negara berkembang pada paruh pertama tahun ini, Indonesia justru mencatat kinerja yang berbeda. Negara ini tidak mengalami arus keluar modal yang signifikan; sebaliknya, aliran modal asing yang masuk ke SBN telah melampaui Rp 50 triliun sejak awal tahun. Febrio menjelaskan, “Jadi contoh sebagai perbandingan, selama gonjang-ganjing, paling tidak satu semester terakhir ini, banyak terjadi capital outflow dari negara berkembang karena biasanya investor global akan melihat mana negara-negara yang dia mau lebih percaya. Indonesia tidak termasuk dalam capital outflow tersebut, dalam hal SBN-nya.” Hal ini semakin mempertegas posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang stabil dan dipercaya di tengah ketidakpastian global.
Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 7.000 Triliun Per April 2025
Ringkasan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan posisi utang Indonesia jauh lebih terkendali dibandingkan banyak negara, dengan proyeksi rasio utang pemerintah terhadap PDB hanya 39 persen pada tahun 2025. Angka ini dinilai sangat rendah, bahkan dibandingkan Malaysia yang rasionya mendekati 60 persen. Kemenkeu menekankan bahwa utang Indonesia yang rendah ini mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang prudent.
Disiplin fiskal yang konsisten diterapkan Indonesia menjadi kunci utama, mengurangi risiko investasi dan menarik minat investor global. Berbeda dengan banyak negara berkembang yang mengalami capital outflow, Indonesia justru mencatat aliran modal asing masuk ke SBN melampaui Rp 50 triliun sejak awal tahun. Hal ini memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang stabil dan dipercaya di tengah ketidakpastian global.
