Advertisement

Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan Paling Lengkap

Rancakmedia.com – Berikut ini adalah penjelasan tentang tujuan standar akuntansi pemerintahan yang perlu kamu ketahui, agar mendapatkan informasi lebih lengkapnya mari simak artikel yang telah kami sediakan dibawah ini.

Dalam pemerintahan, pelaporan keuangan untuk pihak terkait dikenal dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Metode pencatatan dan pembukuan ini diperlukan untuk melacak dana dan aset pemerintah dengan cara yang benar.

Jika akuntansi pemerintahan tidak dilakukan, tentunya penerimaan dan pengeluaran negara tidak akan tercatat dengan benar dan merata. Sistem pencatatan dan pembukuan ini yang harus ada agar keuangan dan aset negara tercatat dengan baik dan tepat.

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Prinsip akuntansi digunakan untuk menyusun dan menampilkan berbagai bentuk laporan keuangan pemerintah, termasuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), di bawah payung Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Laporan utama, menurut SAP, meliputi:

  1. Laporan Realisasi Anggaran
  2. Neraca
  3. Laporan Arus Kas
  4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Apa Itu Akuntansi Pemerintahan?

Istilah “standar akuntansi pemerintah” dapat ditafsirkan dalam berbagai cara. Salah satunya diutarakan L. Suparwoto. Dia menggambarkan akuntansi sebagai sistem atau teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan. Setelah itu, para pemangku kepentingan internal dan eksternal perusahaan akan diberikan informasi tentang hasil upaya manajemen dalam bentuk data.

Sedangkan menurut American Accounting Association (AAA), akuntansi adalah proses menemukan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pilihan yang jelas dan solid bagi konsumen atas informasi tersebut.

Jadi, akuntansi adalah cara yang baik bagi konsumen untuk menggunakan fakta atau transaksi keuangan untuk membuat keputusan. Standar akuntansi pemerintah dimaksudkan untuk digunakan oleh pemerintah negara bagian, dalam hal ini, pemerintah Indonesia.

Basis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Berikut ini adalah basis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan:

Berbasis Kas

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk mengakui pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk mengakui aset, kewajiban, dan ekuitas di neraca.

Basis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Basis Akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi. Atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat uang kas dan setara kas di terima atau di bayar (PP No.71 tahun 2010).

Berdasarkan Akrual

Secara khusus, standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, yaitu mengakui pendapatan, biaya, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Anggaran Dasar. APBN dan APBD.

Contoh Sederhana dalam Hal Pengelolaan Pajak di Perusahaan.

Berbasis Akrual Jika SAP diterapkan di lingkungan pemerintah, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan, unit organisasi wajib membuat laporan keuangan (PP No. 71 tahun 2010).

Karena akuntansi merupakan komponen penting yang mendukung penetapan standar akuntansi pemerintahan dalam akuntansi pemerintahan, Jadi, penting untuk diketahui bahwa menyimpan catatan akuntansi yang baik akan memudahkan proses dan pelaporan kepada pemerintah.

Pemerintah lebih cenderung memiliki kepercayaan pada bisnis yang menggunakannya. Administrasi pajak dalam bisnis adalah ilustrasi dasar. Jika perusahaan mampu mengelola keuangan dan membayar pajak tepat waktu, pemerintah akan mengakui bahwa perusahaan kamu memiliki reputasi yang kuat.

Memudahkan kamu untuk bertukar salam kerja dengan perusahaan lain. Sebaliknya, jika perusahaan kamu memiliki sistem manajemen keuangan yang buruk dan terlambat membayar pajak, pemerintah akan menetapkan perusahaan kamu sebagai korporasi dengan kredibilitas rendah.

Terakhir, mungkin saja organisasi kamu mengalami kesulitan berkolaborasi dengan bisnis lain. Untuk memungkinkan ini, sangat penting untuk membangun sistem akuntansi yang sederhana dan praktis.

Contoh Sederhana dalam Hal Pengelolaan Pajak di Perusahaan.

Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Nurlan Darise (2008:39), tujuan standar akuntansi pemerintahanan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan komentar kepada laporan keuangan.

Menurut Indra Bastian (2010:138), SAP bermaksud untuk “meningkatkan akuntabilitas dan ketergantungan pengelolaan keuangan pemerintah”.

Berdasarkan penuturan kedua pakar tersebut mengenai tujuannya, dapat disimpulkan bahwa tujuan SAP adalah membantu penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD agar pengelolaan keuangan pemerintah lebih akuntabel dan dapat diandalkan.

Prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, delapan aturan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk SAP dijabarkan.

Prinsip-prinsip tersebut meliputi landasan akuntansi, konsep nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi di atas bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

Landasan akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintah berupa laporan operasional dan akrual untuk pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas, sesuai dengan konsep Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam hal peraturan perundang-undangan menuntut agar basis akuntansi dilengkapi dengan laporan keuangan secara tunai, Basis akrual digunakan dalam laporan operasional untuk menunjukkan penerimaan yang telah diakui meskipun hak untuk memperoleh uang belum terpenuhi dan kas belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh badan pelapor.

Nilai Historis (Historical Cost)

Aset dengan nilai historis adalah aset yang dinilai berdasarkan jumlah arus kas keluar ditambah arus kas masuk yang sesuai.

Pada saat pembelian, aset dapat dicatat pada nilai wajarnya, yang merupakan opsi lain. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian lainnya karena lebih objektif dan dapat dikonfirmasi dengan mudah.

Konsistensi Akuntansi Standar

Realisasi (Realization)

Anggaran pemerintah mengizinkan penggunaan pendapatan dasar kas yang tersedia untuk periode akuntansi tertentu untuk berbagai tujuan. Biasanya digunakan untuk melunasi hutang dan melakukan pembelian sepanjang periode.

LRA (Laporan Realisasi Anggaran) adalah laporan yang harus dibuat, sehingga pendapatan berbasis kas harus diakui setelah diizinkan melalui anggaran dan setelah meningkatkan atau menurunkan kas.

Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)

Konsep ini adalah informasi yang dirancang untuk menggambarkan transaksi dan kejadian lain secara wajar yang harus disediakan. Oleh karena itu, segala bentuk harus didokumentasikan dan disajikan sesuai dengan isi dan realitas ekonomi, dan tidak hanya aspek formalitas.

Jika isi transaksi tidak sesuai atau berbeda dengan unsur formalitas, maka harus dinyatakan secara tegas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Periodisitas (Periodicity)

Agar kinerja perusahaan dapat dinilai dan posisi sumber dayanya dapat ditetapkan, operasi akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelapor harus dipisahkan menjadi beberapa periode pelaporan.

Kerangka waktu yang paling umum adalah satu tahun, tetapi ada juga waktu ketika kerangka waktu bulanan, triwulanan, dan semester diperlukan.

Konsistensi (Consistency)

Entitas pelapor mungkin konsisten dengan menerapkan pendekatan akuntansi yang sama untuk kejadian yang identik berdasarkan periode per periode.

Keadaan ini tidak menunjukkan bahwa tidak boleh ada perubahan dari satu teknik akuntansi ke teknik akuntansi lainnya, tetapi metode akuntansi yang digunakan dapat berubah dengan kondisi.

Pendekatan baru harus mampu menyampaikan informasi yang lebih baik dari metode sebelumnya. Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan apa yang terjadi ketika metode ini diubah dan bagaimana metode tersebut digunakan.

Basis Akuntansi Pemerintah

Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)

Laporan keuangan harus memberikan semua informasi yang diperlukan kepada pengguna. Informasi juga harus diberikan pada halaman depan laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

Penyajian Wajar (Fair Presentation)

Dalam kerangka penyajian wajar, pertimbangan yang kompeten sangat penting bagi penyusun laporan keuangan dan manajemen keuangan ketika menghadapi ketidakpastian dalam peristiwa dan situasi tertentu.

Sifat ketidakpastian diungkapkan dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan pertimbangan yang kompeten. Pertimbangan yang wajar tersebut dapat mencakup unsur kehati-hatian agar dalam laporan keuangan, aset tidak dicantumkan terlalu tinggi dan kewajiban tidak ditampilkan terlalu rendah.

FAQ

Di bawah ini kami telah merangkum beberapa pertanyaan yang sering di tanyakan tentang standar akuntansi pemerintahan, sebagai berikut:

Siapa Yang Menyusun PSAP?

Rancangan perubahan PSAP disusun onleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP.

Kesimpulan

Prinsip akuntansi digunakan untuk menyiapkan dan menampilkan berbagai bentuk laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah dimaksudkan untuk digunakan oleh pemerintah negara bagian, dalam hal ini, pemerintah Indonesia.

Laporan utama, menurut SAP, meliputi: Laporan Pengeluaran Aktual, neraca, dan Laporan Arus Kas. Menyimpan catatan akuntansi yang baik akan memudahkan proses dan pelaporan kepada pemerintah.

Pemerintah cenderung lebih percaya pada bisnis yang menggunakan sistem akuntansi yang bereputasi baik di mata publik. Standar akuntansi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan ketergantungan pengelolaan keuangan pemerintah.

Cek Berita dan Artikel Rancakmedia.com Lainnya di Google News

Tombol kembali ke atas