Belajar Konservasi Penyu: Pemimpin Desa Luang Kunjungi TCEC Bali

Tiga perwakilan pemimpin dari Desa Luang Barat dan Desa Luang Timur di Maluku Barat Daya belum lama ini mengikuti program Sekolah Lapang penting di Turtle Conservation and Education Center (TCEC), Serangan, Bali. Kegiatan edukatif ini terselenggara berkat kolaborasi erat antara WWF-Indonesia dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) GP XI, menandai langkah signifikan dalam upaya penguatan konservasi penyu di wilayah timur Indonesia.

Sekolah Lapang ini, yang berlangsung pada 24–25 Agustus 2025, merupakan bagian integral dari strategi komprehensif untuk memperkuat pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Mdona Hiera, Lakor, Moa, dan Letti di Maluku, yang dikenal kaya akan keanekaragaman hayati.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2022, perairan tersebut diakui sebagai salah satu hotspot keanekaragaman hayati laut di Indonesia. Kawasan ini merupakan habitat penting bagi berbagai spesies laut yang dilindungi dan terancam punah, seperti penyu, hiu, pari, dan mamalia laut. Bahkan, Desa Nyama di Pulau Moa secara spesifik telah diidentifikasi sebagai lokasi peneluran krusial bagi spesies penyu.

Upaya perlindungan ini sejalan dengan pernyataan Kristian Tovanste Jan, Kepala Cabang DKP GP XI, yang mengungkapkan adanya Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah untuk Konservasi Penyu. Program ini awalnya direncanakan berfokus pada konservasi penyu hijau dan penyu sisik, khususnya di Pulau Luang.

Menurut Kristian, rencana awal program tersebut mencakup fase survei selama tiga tahun pertama dari total tujuh tahun durasi program. Namun, hingga saat ini, ia belum menerima informasi atau pemberitahuan resmi mengenai tindak lanjut atau implementasi dari Peraturan Gubernur tersebut, mengindikasikan kemungkinan adanya kendala teknis di tingkat pelaksana yang perlu segera diatasi.

Pemanfaatan Penyu di Maluku Barat Daya Masih Kerap Terjadi

Kekhawatiran akan implementasi peraturan tersebut semakin relevan dengan temuan monitoring WWF-Indonesia. Berdasarkan data periode Juni 2024–Juni 2025 di enam lokasi krusial—yakni Pulau Moa, Desa Luang Barat, Desa Luang Timur, Metimarang, Pulau Wekenau, dan Pulau Letti—terungkap bahwa praktik pemanfaatan penyu masih marak terjadi di Maluku Barat Daya.

Kondisi ini tidak hanya menegaskan ancaman nyata terhadap kelestarian populasi penyu di wilayah tersebut, tetapi juga menjadi pengingat mendesak. Tanpa tindakan nyata dan terkoordinasi dari berbagai pihak, fungsi ekosistem laut yang vital di kawasan Maluku Barat Daya akan terus berada dalam kondisi kritis dan terancam.

Kristian menambahkan, “Di Pulau Luang, upaya konservasi sering disalahartikan hanya sebagai larangan. Padahal, tujuan utamanya adalah mengatur pemanfaatan sumber daya laut agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.” Pernyataan ini menyoroti pentingnya edukasi yang tepat mengenai esensi konservasi.

Pemanfaatan penyu, meskipun sebagian warga telah menyadari statusnya sebagai satwa dilindungi hukum, masih merupakan bagian tak terpisahkan dari adat turun-temurun. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan kerja sama lintas pihak—mulai dari pemerintah, pengelola kawasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga masyarakat—untuk menjelaskan dan memberikan contoh konkret bahwa nilai-nilai adat dan kelestarian lingkungan dapat berjalan seiringan.

Mohammad Budi Santosa, Project Leader Inner Banda Arch Seascape (IBAS), Yayasan WWF Indonesia, menyatakan, “Melalui Sekolah Lapang Konservasi Penyu di TCEC Bali, WWF-Indonesia berharap dukungan masyarakat Pulau Luang semakin kuat, bukan hanya untuk penyu, tetapi juga seluruh sumber daya laut dan perikanan di wilayah tersebut demi keberlanjutan ekosistem.”

Sekolah Lapang Konservasi Penyu (WWF Indonesia/Wiliyan Ardi)

Kegiatan Sekolah Lapang ini melibatkan perwakilan dari KCDKP GP XI serta Pemerintah Desa Luang Barat dan Pemerintah Desa Luang Timur. Selama dua hari intensif, para peserta diperkenalkan secara mendalam pada fungsi TCEC sebagai pusat konservasi dan edukasi masyarakat mengenai perlindungan penyu.

Dalam kunjungan tersebut, pihak TCEC memaparkan berbagai strategi edukasi masyarakat, cara meningkatkan kesadaran publik, hingga peluang ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip konservasi. Bersama para pemimpin desa dari Pulau Luang, mereka aktif berdiskusi mengenai pengalaman pelestarian penyu, prosedur penanganan penyu terdampar, serta isu tangkapan sampingan (bycatch) yang kerap terjadi.

Peserta juga diajak untuk mengenal langsung fasilitas pusat konservasi TCEC, mulai dari area relokasi sarang, tempat rehabilitasi penyu, ruang perawatan khusus untuk penyu terdampar, hingga mengunjungi langsung pantai-pantai peneluran yang menjadi area kerja mereka.

Kepala Desa Luang Barat, Paulinus Yoseph Wolonter, mengungkapkan perbandingan yang menarik, “Melalui paparan-paparan yang disampaikan terkait teteruga (penyu) di Pulau Bali, kondisinya hampir sama dengan apa yang terjadi di masyarakat saya di Pulau Luang. Perbedaannya di sini, kalau di Pulau Luang penyu dipakai untuk syukuran dan daging penyu dimakan untuk dimanfaatkan.”

Paulinus melanjutkan, “Di Bali, penyu hanya sebagai simbol. Di sinilah letak luar biasanya peran TCEC ini, kami bisa melihat perkembangan dan perbedaan konservasi penyu yang sangat berbeda jauh dengan kami di sana.” Pernyataan ini menunjukkan betapa berharganya pengalaman langsung yang didapatkan.

Anderson Leha, Kepala Desa Luang Timur, menambahkan bahwa melalui kegiatan tersebut, mereka telah memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan baru yang berharga. Ia berharap, sekembalinya ke Maluku Barat Daya, apa yang telah dipelajari dapat dikembangkan dan diterapkan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan dan kondisi lokal yang dimiliki.

Sekolah Lapang ini menjadi momentum krusial bagi para pemimpin desa untuk membawa perubahan signifikan. Dengan bekal pemahaman baru, mereka kini memiliki kapasitas untuk memimpin upaya perlindungan penyu di desa masing-masing, sekaligus mengembangkan wilayah yang produktif, sejahtera, dan senantiasa menjaga kelestarian sumber daya laut Maluku Barat Daya secara berkelanjutan.