Implementasi mandatori biodiesel B50 diperkirakan akan mendorong kenaikan harga crude palm oil (CPO) seiring meningkatnya kebutuhan bahan baku dalam negeri. Namun, di balik potensi keuntungan tersebut, industri mengingatkan adanya risiko jangka panjang berupa meningkatnya daya saing minyak nabati pesaing di pasar global.
Direktur UtamaPTPN IV PalmCo Jatmiko Krisnasantoso mengatakan program B50 diperkirakan membutuhkan sekitar 4 juta ton CPO per tahun. Pada tahap awal, kebutuhan itu diprediksi akan mengurangi volume ekspor CPO Indonesia sehingga berpotensi mengerek harga komoditas tersebut.
Meski kenaikan harga CPO akan menguntungkan petani dan pelaku usaha sawit, kondisi itu bisa jadi stimulus bagi negara subtropis dalam mengembangkan minyak nabati alternatif. Misalnya, rapeseed atau canola oil yang memiliki karakteristik mendekati CPO.
Ia menyebut pertumbuhan minyak rapeseed saat ini jauh lebih cepat dibandingkan CPO. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan CPO dunia hanya sekitar 0,52%, sedangkan rapeseed mencapai hampir 10%.
“Kalau harga kita dorong naik, semakin kuatlah stimulus buat teman-teman negara subtropik untuk mengembangkan rapeseed,” kata Jatmiko dalam Pekan Riset Sawit Indonesia di Jakarta, dikutip Rabu (22/7).
Karena itu, ia menilai kenaikan harga CPO tidak boleh membuat industri sawit terlena. Menurutnya, kondisi tersebut justru dapat menjadi titik balik apabila negara-negara pesaing semakin agresif mengembangkan komoditas substitusi.
“Jadi, peningkatan harga CPO sangat bagus sekali buat para petani kita dan juga para pengusaha, namun dalam jangka panjang ini justru bisa menjadi titik balik buat kita semua,” katanya.
Indonesia disebutnya pernah mengalami kondisi serupa pada komoditas lain. Ia mencontohkan industri gula yang pada masa lalu sempat menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan, namun kini justru bergantung pada impor. Menurutnya, pengalaman itu harus menjadi pelajaran agar industri sawit tetap menjaga daya saing dalam jangka panjang.
Untuk menjawab tantangan tersebut, peningkatan produktivitas perkebunan sawit menjadi solusi utama. Berdasarkan data yang dipaparkannya, produktivitas kebun rakyat masih sekitar 3,27 ton per hektare, lebih rendah dibandingkan perkebunan swasta sebesar 3,79 ton dan perkebunan negara sekitar 4,37 ton per hektare. Sementara itu, sekitar 42% luas perkebunan sawit nasional dikelola petani rakyat, 53% oleh swasta, dan 5% oleh perkebunan negara.
Ia memperkirakan apabila produktivitas kebun rakyat meningkat hanya 1 ton per hektare, Indonesia dapat memperoleh tambahan sekitar 6 juta ton CPO. Tambahan pasokan tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan biodiesel sekaligus menjaga volume ekspor.
“Seandainya 1 ton saja produktivitas masyarakat naik, itu ada tambahan suplai CPO 6 juta ton,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan produktivitas tidak cukup hanya mengandalkan perluasan lahan. Upaya tersebut harus didukung melalui riset yang berorientasi pada kebutuhan industri (market driven), penggunaan bibit unggul bersertifikat, penguatan kelembagaan petani, hingga percepatan diseminasi teknologi hasil penelitian kepada petani.
