Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menegaskan bahwa konten deepfake dan hoaks kini menjadi ancaman serius yang menuntut perhatian khusus. Fenomena ini semakin diperparah dengan kemunculan deepfake berbasis artificial intelligence (AI) yang merambah berbagai tema, mulai dari politik hingga isu-isu lainnya. Mafindo menyoroti bagaimana scam dan modus penipuan digital terus berevolusi menjadi lebih kompleks, mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi masyarakat luas. Untuk mengatasi tantangan ini, Mafindo menekankan pentingnya strategi dan kolaborasi lintas sektor yang lebih intens serta efektif demi menjaga kedaulatan informasi digital di Indonesia.
Berdasarkan riset mendalam yang dilakukan Mafindo selama periode 21 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025, organisasi ini berhasil memetakan 1.593 kasus hoaks. Pemetaan dilakukan berdasarkan berbagai kategori, termasuk tema, target, saluran penyebaran, tipe narasi, serta penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI). Hasil riset tersebut mengindikasikan adanya tren yang sangat mengkhawatirkan dalam pola penyebaran disinformasi di tengah masyarakat. Mafindo, dalam keterangan resminya yang dikutip Sabtu (25/10), menyatakan, “Penggunaan teknologi deepfake meningkat tajam, terutama dalam konten bermuatan politik dan sosial, sehingga menantang kemampuan publik dan media dalam melakukan otentikasi informasi.” Hal ini menunjukkan betapa sulitnya masyarakat dan media untuk memverifikasi keaslian informasi di era digital.
Tidak hanya deepfake, modus penipuan (scam) digital juga mengalami evolusi signifikan. Mafindo menjelaskan bahwa banyak kasus penipuan digital saat ini menunggangi nama program pemerintah dan lembaga BUMN. Modus ini mencakup iming-iming bantuan sosial, proyek infrastruktur, hingga tawaran lowongan kerja fiktif di Pertamina dan perusahaan milik negara lainnya. Pola kejahatan ini secara cerdik memanfaatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, menjerat korban melalui pesan berantai, situs palsu, dan iklan rekrutmen fiktif yang tersebar luas.
Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, mengungkapkan bahwa selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, hoaks terus diproduksi dan berevolusi, menyusup di setiap celah regulasi dan minimnya literasi digital masyarakat. “Evolusi dalam bentuk konten deepfake yang mudah diproduksi namun semakin sulit dideteksi sudah mengadu domba masyarakat Indonesia,” ujar Septiaji. Ia mencontohkan video deepfake Sri Mulyani dengan narasi merendahkan guru yang mampu memicu kemarahan publik hingga berujung pada normalisasi perusakan dan perundungan. Contoh lain adalah deepfake “Ibu Ana berkerudung pink” yang sengaja dibuat untuk mendelegitimasi kelompok aksi penyampaian aspirasi. Septiaji juga menyoroti bahwa scam merupakan jenis hoaks yang kerap luput dari sorotan media, padahal jumlah korbannya sangat masif dan bisa menimpa siapa saja. Tren yang menonjol adalah scam yang mengatasnamakan BUMN seperti Pertamina, PLN, dan Telkom, dengan modus rekrutmen kerja palsu, investasi fiktif, atau penyebaran ujaran kebencian. “Kami menemukan scam kini semakin canggih karena sudah memanfaatkan AI dan big data hasil kebocoran data pribadi. Ini ancaman serius bagi siapa pun,” tambah Septiaji, memperingatkan akan bahaya yang semakin mendalam.
Senada dengan Septiaji, Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang, Loina Lalolo Krina Perangin-angin, menekankan peran sentral AI dalam produksi konten palsu. Menurutnya, Mafindo menemukan peningkatan signifikan pada konten hoaks berbasis AI, khususnya deepfake yang sangat sulit dideteksi oleh publik awam. “Narasi semacam ini mudah menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan korporasi besar, termasuk BUMN,” terang Loina, menggambarkan dampak erosi kepercayaan yang ditimbulkan oleh teknologi ini.
Dari perspektif akademik, Guru Besar LSPR Institute of Communication and Business, Lely Arriania, menggarisbawahi urgensi kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan masyarakat. Menurut Lely, literasi digital tidak hanya sebatas kemampuan teknis, tetapi juga meliputi kemampuan berpikir kritis dan sosial untuk memahami konteks di balik informasi yang beredar. “Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, media, dan komunitas literasi digital menjadi kunci memperkuat ketahanan masyarakat,” tegas Lely, menekankan pendekatan holistik. Di samping itu, pemerintahan Prabowo yang baru berjalan satu tahun dinilai rentan terhadap berbagai bentuk hoaks, baik yang menyangkut pelaksanaan dan fungsi kepemimpinan, kebijakan yang mungkin dianggap tidak sensitif terhadap rakyat, maupun aspek hukum, politik, ekonomi, pendidikan, serta pertahanan keamanan. Oleh karena itu, para elit komunikasi diharapkan memiliki pemahaman literasi digital yang kuat dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat.
Ringkasan
Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menyoroti ancaman serius dari konten deepfake dan hoaks, terutama yang berbasis kecerdasan buatan (AI), serta evolusi penipuan digital yang menyebabkan kerugian finansial signifikan. Riset Mafindo dalam satu tahun terakhir mengidentifikasi 1.593 kasus hoaks, dengan peningkatan tajam deepfake bermuatan politik dan sosial yang menyulitkan verifikasi. Modus penipuan kini sering mengatasnamakan program pemerintah dan lembaga BUMN, mengeksploitasi kepercayaan publik untuk menjerat korban.
Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, mengungkapkan bahwa deepfake yang mudah diproduksi namun sulit dideteksi telah memecah belah masyarakat, sementara penipuan digital semakin canggih, memanfaatkan AI dan big data dari kebocoran data pribadi. Penipuan ini sering menargetkan korban melalui rekrutmen fiktif BUMN seperti Pertamina. Para ahli menekankan urgensi kolaborasi lintas sektor dan literasi digital yang kuat untuk memperkuat ketahanan masyarakat dan menjaga kepercayaan terhadap lembaga negara.
