Setahun Prabowo: Kinerja Dinilai Baik, Pengawasan Jadi Sorotan Utama

Prasasti Center for Policy Studies baru-baru ini merilis hasil riset komprehensif yang mengevaluasi kinerja tahun pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lembaga riset terkemuka ini menyimpulkan bahwa capaian satu tahun pertama pemerintahan tersebut berada pada level cukup baik atau *acceptable*, sebuah penilaian awal yang mendorong optimisme.

Kendati demikian, Prasasti menggarisbawahi bahwa tantangan krusial justru menanti pada tahap implementasi program. Efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah memerlukan pengawasan ketat dan perbaikan di berbagai lini. Sejumlah masukan strategis pun telah disampaikan, meliputi penguatan koordinasi lintas kementerian, pengaktifan kembali peran gugus tugas atau *task force* pemantau program prioritas, serta pembukaan akses data publik melalui sistem *dashboard* digital. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong proses evaluasi dan pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif.

Direktur Riset Prasasti, Gundy Cahyadi, menjelaskan bahwa peran *task force* sebenarnya telah diatur di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Mungkin yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya kita bisa melengkapi *task force* dengan modal politik yang lebih tinggi supaya lebih efektif dalam melakukan kinerjanya,” tegas Gundy dalam sebuah konferensi pers di Jakarta Selatan pada Senin (20/10). Penilaian ini menyoroti perlunya dukungan politik yang lebih kuat agar gugus tugas dapat berfungsi optimal.

Dalam laporan berjudul Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Prasasti secara spesifik menyoroti bahwa sejumlah program prioritas belum dieksekusi secara konsisten antar kementerian. Koordinasi lintas sektor dinilai masih belum solid, mengakibatkan beberapa inisiatif pemerintah berjalan parsial dan belum mampu memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat. Aspek ini menjadi catatan penting bagi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.

Salah satu program utama yang menjadi sorotan tajam adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini, yang memiliki tujuan mulia untuk memperbaiki gizi anak dan menurunkan angka *stunting*, menghadapi permasalahan serius dalam pelaksanaannya. Prasasti mencatat adanya lebih dari 9.089 kasus keracunan anak dalam 103 insiden sepanjang Januari–September 2025, sebuah angka yang mengkhawatirkan. Selain itu, terungkap adanya konflik kepentingan lantaran sejumlah dapur penyedia makanan atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dimiliki oleh pejabat publik, yang menimbulkan keraguan besar terhadap transparansi dan integritas pelaksanaan program.

Gundy Cahyadi lebih lanjut menilai bahwa standar pelaksanaan MBG saat ini masih berbeda-beda di setiap wilayah. Ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola untuk memastikan keseragaman standar dan pelaksanaan yang merata di seluruh daerah. “Perlu ada tata kelola lebih baik untuk memastikan standar itu lebih sama. Koordinasi antar lembaga perlu diperkuat. Ini juga catatan besar *task force* yang sudah ada ini belum begitu kelihatan aktif untuk membuat terobosan di daerah,” imbuhnya, menyoroti pasifnya peran gugus tugas di lapangan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Prasasti merekomendasikan agar pemerintah segera memperkuat *task force* pemantau program prioritas lintas kementerian demi memastikan pengawasan berjalan efektif. Selain itu, Prasasti juga mendorong pembangunan *dashboard* digital publik yang mudah diakses masyarakat, sehingga proses pemantauan dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis, serta program lainnya, dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Laporan evaluasi ini disusun berdasarkan kajian mendalam terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Metodologi riset Prasasti mencakup penilaian terhadap 33 program utama pemerintah, termasuk 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), 17 Program Prioritas (PP), dan 8 Asta Cita (AC). Setiap program diklasifikasikan ke dalam lima kategori penilaian: *significant gaps* (perlu perhatian serius), *developing* (perlu perbaikan), *acceptable* (cukup baik), *on track* (baik), dan *exceeds expectations* (melampaui ekspektasi), dengan menyesuaikan indikator kinerja utama (KPI) tiap program terhadap data sekunder dari berbagai sumber, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), laporan kementerian, badan pemerintah, dan publikasi media.

Prasasti Center for Policy Studies sendiri merupakan lembaga kajian non-pemerintah yang didirikan oleh sejumlah tokoh terkemuka, di antaranya Hashim Djojohadikusumo dan Burhanuddin Abdullah, dengan fokus pada analisis kebijakan publik.