Rancak Media – , JAKARTA — Program strategis pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), diproyeksikan akan menerima alokasi anggaran fantastis sebesar Rp335 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dana ini akan dihimpun dari berbagai pos anggaran, mulai dari sektor pendidikan hingga kesehatan, dengan porsi terbesar, lebih dari 66%, berasal dari pos pendidikan.
Peningkatan anggaran untuk program MBG ini diumumkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam acara Media Gathering APBN 2026 pada Jumat, 10 Oktober 2025. Angka Rp335 triliun tersebut menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan alokasi APBN 2025 yang hanya sebesar Rp71 triliun, mencerminkan komitmen kuat pemerintah terhadap program ini.
Total pagu anggaran MBG yang ambisius ini dirancang untuk menjangkau target sasaran penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang di seluruh Indonesia, menegaskan skala besar program MBG dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat.
Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto, dalam keterangannya di Bogor, Jawa Barat, yang dikutip pada Minggu, 12 Oktober 2025, menjelaskan rincian alokasi anggaran tersebut. Anggaran pendidikan akan menyumbang Rp223,6 triliun, diikuti oleh anggaran kesehatan sebesar Rp24,7 triliun, dan fungsi ekonomi dengan kontribusi Rp19,7 triliun.
Tri Budhianto lebih lanjut memaparkan bahwa porsi anggaran MBG yang substansial dari fungsi pendidikan bukan tanpa alasan. Hal ini didasari fakta bahwa mayoritas target penerima manfaat program ini adalah peserta didik atau para pelajar, menjadikan MBG sebagai bagian integral dari ekosistem pendidikan nasional.
Sementara itu, porsi anggaran MBG yang dialokasikan untuk ibu hamil dan balita ditujukan khusus untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan mereka, sehingga menjadi bagian dari fungsi kesehatan. Tri Budhianto juga menegaskan bahwa alokasi Rp223,6 triliun untuk MBG dari fungsi pendidikan tidak akan mengurangi anggaran pendidikan yang sudah ada, melainkan terintegrasi sebagai komponen dari fungsi tersebut.
Dalam konteks implementasi APBN 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) diperkirakan akan menyerap anggaran hingga Rp1,2 triliun setiap harinya untuk program MBG. Penyerapan anggaran masif ini mensyaratkan kesiapan optimal pada tahun ini, baik dari sisi target penerima manfaat maupun infrastruktur pendukung program prioritas pemerintah tersebut.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, memaparkan target kesiapan yang meliputi 82,9 juta penerima MBG, serta ketersediaan 25.400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah aglomerasi. Selain itu, 6.000 SPPG juga akan didirikan di daerah-daerah terpencil untuk memastikan pemerataan akses.
“Tahun depan, mulai hari pertama, kita akan serap Rp1,2 triliun per hari. Jadi penyerapannya tahun depan sudah tidak lagi masalah. Bahkan mungkin penyerapannya pasti sekali, Rp1,2 triliun per hari tahun depan,” jelas Dadan Hindayana kepada awak media di kantor BGN pada Senin, 29 September 2025, menunjukkan optimisme tinggi terhadap kelancaran penyerapan anggaran dan pelaksanaan program MBG.
Ringkasan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menerima alokasi anggaran Rp335 triliun dalam APBN 2026, meningkat signifikan dari Rp71 triliun pada 2025. Dana ini, yang ditujukan untuk 82,9 juta penerima, sebagian besar bersumber dari pos pendidikan (Rp223,6 triliun) dan kesehatan (Rp24,7 triliun). Kementerian Keuangan menegaskan bahwa alokasi dari fungsi pendidikan tidak akan mengurangi anggaran pendidikan yang sudah ada, melainkan terintegrasi sebagai komponen dari fungsi tersebut.
Untuk implementasinya, Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan penyerapan anggaran Rp1,2 triliun setiap hari mulai tahun depan. Kesiapan program mencakup 82,9 juta penerima dan pembangunan 25.400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah aglomerasi, serta 6.000 SPPG di daerah terpencil. Hal ini menunjukkan skala besar dan komitmen pemerintah terhadap program gizi prioritas ini.
