Rancak Media – JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB menyatakan ketertarikannya untuk menerima injeksi dana kas pemerintah. Dana ini rencananya akan disalurkan kembali sebagai kredit kepada masyarakat, sebuah langkah yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian lokal.
Ketertarikan Bank BJB ini muncul setelah sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berdiskusi dengan Bank Jakarta dan Bank Jawa Timur yang juga menunjukkan minat serupa terhadap suntikan likuiditas. Pembicaraan ini berlangsung menyusul kebijakan pemerintah pusat menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di Bank Indonesia (BI), yang kemudian dialokasikan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menjelaskan bahwa awalnya perbankan sempat memandang penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun tersebut sebagai sebuah pemaksaan. Namun, Febrio mengklaim, kini justru Himbara yang aktif meminta tambahan injeksi dana. Fenomena ini kemudian diikuti oleh sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank BJB, yang turut antusias agar dapat mengakses likuiditas dengan biaya rendah.
“Ini permintaannya cukup menarik. Bank Jatim kemarin sudah berbicara dengan Pak Menteri [Keuangan], Bank DKI [Bank Jakarta] juga, bahkan kalau tidak salah saya dengar Bank BJB juga tertarik,” ujar Febrio kepada awak media di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, pada Kamis (9/10/2025). Pernyataan ini menegaskan minat kuat dari bank-bank daerah untuk berpartisipasi dalam skema ini.
Menanggapi hal tersebut, Febrio menambahkan bahwa Kemenkeu akan secara cermat mengevaluasi proposal yang diajukan oleh berbagai BPD. Evaluasi ini penting untuk memastikan bagaimana skema penyaluran dana pemerintah tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam bentuk kredit kepada masyarakat.
Febrio, yang juga mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), menegaskan bahwa penempatan dana kas pemerintah ini, baik yang telah dilakukan di Himbara maupun yang direncanakan di BPD, bukanlah bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini merupakan bagian dari pengelolaan kas pemerintah yang bersifat dinamis, menyesuaikan dengan fluktuasi pengeluaran dan pemasukan negara.
Keunggulan utama dari dana pemerintah ini adalah biaya yang jauh lebih murah dibandingkan cost of fund perbankan pada umumnya. Bunga yang diterapkan setara dengan remunerasi di BI, yaitu 80% dari suku bunga acuan. Mengingat BI Rate saat ini berada di level 4,75%, akses terhadap likuiditas murah ini tentu sangat menguntungkan bagi bank maupun debitur.
Meski demikian, Febrio menekankan bahwa pemerintah akan bertindak sangat hati-hati. Mereka akan memastikan setiap proposal penyaluran likuiditas dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). “Kalau ternyata kita tidak yakin dengan proposalnya, apalagi kalau ada kasus, itu tentunya akan dipertimbangkan kembali,” pungkasnya, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan kehati-hatian dalam mengelola dana negara.
Ringkasan
Bank BJB (BJBR) menyatakan ketertarikannya untuk menerima injeksi dana kas pemerintah, yang rencananya akan disalurkan kembali sebagai kredit kepada masyarakat demi menggerakkan perekonomian lokal. Minat BJB ini muncul setelah Bank Jakarta dan Bank Jatim sebelumnya juga menunjukkan keinginan serupa terhadap suntikan likuiditas. Fenomena ini mencerminkan antusiasme Himbara dan beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) seperti BJB untuk mengakses likuiditas dengan biaya rendah.
Kementerian Keuangan akan mengevaluasi secara cermat proposal yang diajukan oleh BPD untuk memastikan skema penyaluran dana dapat diimplementasikan secara efektif dan akuntabel. Dana pemerintah ini, yang merupakan bagian dari pengelolaan kas dan bukan APBN, menawarkan biaya jauh lebih murah setara 80% dari suku bunga acuan BI. Pemerintah akan bertindak hati-hati dan memastikan setiap proposal penyaluran likuiditas dapat dipertanggungjawabkan.
