Patriot Bond & Freeport: CIO Danantara Ungkap Strategi Investasi Terkini

Rancak Media JAKARTA – Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, mengungkapkan optimisme terkait masuknya dana segar dari penerbitan Obligasi Patriot. Danantara memperkirakan akan mulai menerima aliran dana ini dalam beberapa minggu mendatang, menyusul pendaftaran resmi obligasi tersebut di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ini, Rabu (1/10/2025).

Dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg, Pandu membeberkan bahwa para taipan terkaya di Indonesia telah berkomitmen untuk membeli obligasi senilai Rp50 triliun (sekitar US$3 miliar) tersebut. Komitmen ini terjalin meskipun imbal hasil yang ditawarkan Obligasi Patriot lebih rendah dibandingkan obligasi pemerintah sejenis, menunjukkan motivasi yang lebih besar dari sekadar keuntungan finansial.

“Mereka melihat ini sebagai cara yang signifikan untuk berkontribusi bagi negara,” jelas Pandu. “Para investor sangat antusias dengan proyek ini karena berpotensi dijalankan secara profesional dalam skala yang sangat besar.” Obligasi Patriot sendiri dirancang untuk membiayai lebih dari 30 proyek konversi sampah menjadi energi di berbagai wilayah di Indonesia, menandai langkah besar dalam pengelolaan lingkungan dan energi terbarukan.

Pandu juga menambahkan, sekitar 80% dari total dana kelolaan Danantara yang mencapai US$8 miliar akan dialokasikan untuk investasi dalam negeri. Sisa dana tersebut akan diarahkan ke investasi di luar negeri untuk diversifikasi portofolio. Selain fokus pada sektor energi melalui proyek sampah menjadi energi, SWF (Sovereign Wealth Fund) yang dibentuk di era Presiden Prabowo ini juga membidik investasi di pusat data, ketahanan pangan, serta berencana untuk merambah bisnis manajemen investasi dengan target kesepakatan tercapai pada akhir 2025 atau awal 2026.

Sementara itu, kabar menarik juga datang dari sektor pertambangan. Indonesia disebut hampir mencapai kesepakatan dengan Freeport-McMoRan Inc. untuk mengambil alih tambahan saham di tambang tembaga raksasa Grasberg. Kesepakatan ini akan meningkatkan porsi kepemilikan pemerintah hingga melampaui 51%, setelah sebelumnya pemerintah telah meraih status mayoritas melalui akuisisi pada tahun 2018.

Meski sempat beredar spekulasi bahwa pengambilalihan saham ini bisa dilakukan tanpa biaya, Pandu dengan tegas menyatakan bahwa proses akuisisi kali ini tetap akan disertai pembayaran. “Saya tidak akan bilang gratis, selalu ada biayanya,” ujarnya di Milken Institute Asia Summit di Singapura. Ia meyakini bahwa akuisisi ini akan memberi keuntungan yang setara bagi kedua belah pihak, menggambarkan kesepakatan sebagai “sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak.”

Pernyataan ini sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan CEO Danantara, Rosan Roeslani, sebelumnya. Rosan pernah menyebutkan bahwa Freeport telah menyetujui pemberian 12% saham di unit lokalnya secara cuma-cuma kepada pemerintah sebagai imbalan atas perpanjangan izin operasi hingga setelah tahun 2041. Kendati demikian, perusahaan asal Amerika Serikat itu menyatakan bahwa kedua pihak masih dalam tahap pembahasan untuk mencapai kesepakatan yang “menguntungkan” bersama.

Negosiasi kepemilikan mayoritas tambang Grasberg sendiri, menurut Bloomberg, telah memakan waktu bertahun-tahun dan sering diwarnai ketegangan. Berbagai isu, mulai dari sengketa pajak hingga masalah lingkungan, pernah memicu konflik. Pada tahun 2017, pemerintah bahkan sempat menghentikan ekspor konsentrat, menyebabkan produksi terhenti berminggu-minggu, bahkan Freeport mengancam untuk membawa sengketa tersebut ke arbitrase internasional.

Saat ini, tambang Grasberg di Papua Tengah, yang dikenal sebagai salah satu tambang tembaga terbesar di dunia, masih dalam tahap pemulihan pasca insiden semburan lumpur yang tragis menewaskan sedikitnya dua orang. Insiden ini memaksa Freeport untuk memangkas proyeksi produksi tembaga untuk tahun ini dan tahun depan, serta mengumumkan status force majeure pada pekan lalu.