Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) telah menguak alasan strategis dan mendalam di balik penekanan Presiden Prabowo Subianto pada isu ketahanan pangan dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (23/9) lalu. Sorotan ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah pesan yang memiliki dimensi geopolitik dan peradaban yang signifikan.
Menurut Tenaga Ahli Utama BKP, Hamdan Hamedan, pilihan Presiden untuk mengangkat narasi ketahanan pangan di mimbar PBB merupakan bagian integral dari visi geopolitik dan peradaban. Mengutip pemikiran sejarawan terkemuka Will dan Ariel Durant, Hamdan menegaskan bahwa sejarah telah membuktikan: peradaban besar hanya mampu tumbuh subur dan lestari jika berhasil menjamin ketersediaan pangan yang memadai. Tanpa fondasi pangan yang kuat, setiap upaya pembangunan akan berisiko menjadi rapuh dan rentan terhadap gejolak.
Penekanan pada ketahanan pangan ini menjadi semakin krusial mengingat tantangan demografi Indonesia yang tak terelakkan. Setiap tahun, populasi Tanah Air bertambah sekitar 3 juta jiwa—jumlah yang setara dengan seluruh populasi negara Qatar. Dengan proyeksi peningkatan pesat kebutuhan pangan domestik, sementara di sisi lain luas lahan pertanian terus menyusut, Indonesia menghadapi tekanan ganda yang memerlukan solusi cepat dan terukur. Hamdan menyampaikan hal ini saat menjadi pembicara dalam acara Katadata Policy Dialogue bertajuk “Presiden Prabowo di Panggung PBB: Apa Pentingnya?” yang diselenggarakan di Kantor Katadata, Blok M, Jakarta Selatan, pada Rabu (24/9).
Selain faktor demografi, Hamdan juga menyoroti dampak gejolak geopolitik global. Ia mencontohkan perang di Ukraina yang telah memicu lonjakan harga gandum dan kedelai secara global. Kondisi ini secara langsung mengancam stabilitas harga pangan, bahkan dapat memicu krisis di berbagai kawasan, terutama mengingat populasi dunia saat ini telah mencapai 8 miliar jiwa. “Perang seperti di Ukraina menyebabkan harga gandum dan kedelai naik. Maka yang suka makan tahu dan tempe langsung meroket (harganya),” ujarnya. Ini menunjukkan betapa “interconnected world” atau dunia yang saling terhubung menuntut kesiapan dari setiap negara.
Baca juga:
- Kadin Uraikan Empat PR Ekonomi untuk Manfaatkan Memontum Pidato Prabowo di PBB
- Rating Presiden Prabowo di Dunia Dianggap Naik Usai Pidato di PBB
- Pidato Prabowo di PBB Dianggap Bisa Jadi Magnet Investasi
Hamdan menilai, Indonesia tidak boleh menunggu krisis pangan benar-benar terjadi untuk mulai bersiap. Pidato Prabowo di PBB, menurutnya, adalah sinyal kuat komitmen Indonesia untuk secara serius meningkatkan produksi pangan dalam negeri. “Jadi backbone dari sebuah peradaban itu kita mulai dulu, amankan diri kita sendiri dengan food security,” tegas Hamdan.
Dengan produksi pangan yang kuat, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan domestik sebagai syarat utama menuju kemandirian pangan yang sejati. Lebih jauh lagi, produksi berlebih di masa depan berpotensi mengangkat status Indonesia menjadi eksportir dan turut membantu negara-negara lain yang membutuhkan. Hamdan percaya, langkah ini akan secara signifikan memperkuat peran Indonesia sebagai pemain global dan mitra strategis dalam menghadapi krisis pangan. “Presiden menyebut, dengan hasil panen yang baik, kita akhirnya bukan hanya bisa cukup untuk diri sendiri. Tetapi juga bisa mampu mengekspornya, mampu membantu negara lain,” jelasnya.
Selain ketahanan pangan, Presiden Prabowo juga tidak luput menyoroti ancaman nyata perubahan iklim dalam pidatonya di podium PBB. Hamdan menjelaskan, Prabowo menyampaikan masalah ini dengan contoh-contoh konkret yang sudah dirasakan langsung dampaknya di Indonesia. “Di Jakarta peningkatan air laut sudah 5 centimeter per tahun. Sehingga langsung terlihat dan terasa dampaknya. Jadi tidak bisa lagi bicara wacana, tapi harus keluar dengan solusi nyata,” ujarnya.
Salah satu langkah strategis yang disorot adalah rencana pembangunan giant sea wall atau tanggul raksasa. Proyek infrastruktur ini vital untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir rob yang terus meningkat dan kenaikan muka air laut. “Jadi beliau mengatakan 10-20 tahun ke depan giant sea wall ini harus selesai dibangun,” pungkas Hamdan, menekankan urgensi tindakan nyata dalam menghadapi krisis iklim.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto menyoroti ketahanan pangan sebagai fokus utama dalam pidatonya di PBB, didorong oleh visi geopolitik dan peradaban yang meyakini bahwa ketersediaan pangan adalah fondasi peradaban. Penekanan ini krusial mengingat tantangan demografi Indonesia dengan peningkatan populasi 3 juta jiwa per tahun dan penyusutan lahan pertanian, serta dampak gejolak geopolitik global terhadap harga pangan. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan produksi pangan domestik demi kemandirian dan potensi membantu negara lain.
Selain itu, Presiden Prabowo juga mengangkat ancaman perubahan iklim, memberikan contoh konkret dampak yang sudah dirasakan di Indonesia, seperti kenaikan permukaan air laut 5 cm per tahun di Jakarta. Hal ini menekankan urgensi tindakan nyata dan solusi konkret, bukan hanya wacana. Salah satu solusi strategis yang disorot adalah rencana pembangunan proyek infrastruktur tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk melindungi wilayah pesisir.
