Rancak Media – JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar, Galih Dimuntur Kartasasmita, mempertanyakan rencana pemerintah untuk merapatriasi dolar milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang disimpan di luar negeri. Kritik tersebut disampaikan Galih dalam rapat kerja dengan Bank Indonesia (BI) pada Senin (22/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Galih mempertanyakan koordinasi pemerintah dengan BI terkait rencana pemberian insentif repatriasi. Ia menekankan perlunya skema yang matang, mengingat pemindahan dana dolar WNI tidak bisa dilakukan secara sembarangan. “Apakah itu sudah ada koordinasi, pembicaraan, diajak ngomong, atau WA-an lah [diskusi via WhatsApp] gitu dengan BI? Karena itu perlu skema, enggak bisa sembarang saya mau bawa duit dolar orang ke sini, pasti ada skemanya. Bank Indonesia diajak ngomong,” tanyanya kepada enam anggota Dewan Gubernur BI, termasuk Gubernur BI Perry Warjiyo.
Rencana pemerintah yang masih dalam tahap awal ini diungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa setelah rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (19/9/2025). BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Menariknya, pertanyaan Galih terkait koordinasi ini tidak direspons BI baik dalam rapat maupun dalam sesi tanya jawab dengan wartawan setelahnya. Gubernur BI Perry Warjiyo dan Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti enggan memberikan komentar, dan hanya Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, yang memberikan pernyataan umum mengenai Laporan Kinerja BI Kuartal III/2025, menekankan kesiapan BI untuk bersinergi dengan pemerintah.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa rencana repatriasi dolar akan berbasis mekanisme pasar (market-based) dan bukan paksaan. Ia menyebutkan bahwa detail rencana masih digodok Istana Kepresidenan dan belum dapat dipublikasikan. “Nanti kalau udah clear baru dikasih tahu kan. Di Istana yang mikirin,” jelasnya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan.
Purbaya mencontohkan banyaknya WNI yang menyimpan dolar AS di Singapura karena keuntungan yang didapat. Ia memperkirakan ratusan juta dolar AS berpindah ke Singapura atau negara lain setiap bulannya. Oleh karena itu, Kemenkeu, sebagai bagian dari KSSK, akan mendengarkan masukan dari Istana dan menghitung potensi risiko sebelum mendorong repatriasi. “Kita akan menghilangkan keuntungan itu biar enggak ada lagi orang mempunyai insentif, mempunyai niat untuk naruh di sana. Kira-kira gitu,” ungkapnya. Meskipun demikian, Purbaya optimistis rencana ini dapat dijalankan setelah mempertimbangkan berbagai risiko.
Purbaya pertama kali menyampaikan rencana repatriasi ini setelah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Jumat (19/9/2025).
Ringkasan
Anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar, Galih Dimuntur Kartasasmita, mempertanyakan rencana pemerintah menarik dolar milik WNI di luar negeri. Ia menyoroti pentingnya koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) serta perlunya skema yang matang untuk memindahkan dana tersebut, karena hal ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pertanyaan tersebut diajukan dalam rapat kerja dengan BI, namun BI enggan memberikan komentar detail.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa rencana repatriasi dolar akan berbasis pasar dan bukan paksaan. Rincian rencana masih dalam tahap penyusunan di Istana Kepresidenan. Pemerintah berupaya menghilangkan insentif bagi WNI untuk menyimpan dolar di luar negeri, misalnya di Singapura, dengan mempertimbangkan potensi risiko sebelum mendorong repatriasi dana tersebut.
