Sebuah kisah yang menggugah perhatian datang dari Desa Sukawangi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana desa ini secara mengejutkan telah menjadi agunan utang di bank sejak era 1980-an. Informasi ini diungkapkan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menggambarkan betapa kompleksnya permasalahan legalitas lahan di pedesaan.
Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (16/9), Yandri Susanto membeberkan narasi yang bahkan ia sebut “lebih seru”. Menurutnya, Desa Sukawangi telah berdiri jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Namun, pada tahun 1980-an, seorang pengusaha nekat menjadikannya sebagai agunan pinjaman bank. Ironisnya, kini desa tersebut di ambang pelelangan dan penyitaan, bahkan telah diberi plang peringatan. Ia menambahkan, mirisnya lagi, ada dua desa yang menghadapi nasib serupa sebagai jaminan utang.
Menyikapi ancaman ini, Menteri Yandri telah bergerak cepat dengan menyurati berbagai pihak terkait, mendesak agar masyarakat setempat tidak diusir dari tanah kelahiran mereka. Beliau pun mempertanyakan prosedur pengecekan di lapangan kala itu. “Masa desa dijadikan agunan?” tanyanya, mengungkapkan keheranannya terhadap praktik yang tidak masuk akal tersebut.
Kasus Desa Sukawangi hanyalah puncak gunung es dari permasalahan yang jauh lebih besar. Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) mencatat bahwa dari 75.266 desa di Indonesia, sebanyak 2.966 desa berada di dalam kawasan hutan. Parahnya, lebih dari separuh desa-desa tersebut masih berstatus berkembang, tertinggal, atau bahkan sangat tertinggal. Kondisi ini dipicu oleh keterbatasan akses infrastruktur, minimnya modal, serta yang paling krusial, ketiadaan legalitas lahan yang jelas. Tidak hanya itu, ada pula 15.481 desa lainnya yang berlokasi di tepi atau sekitar kawasan hutan, turut menghadapi potensi masalah serupa.
Melihat kompleksitas ini, Mendes Yandri menegaskan bahwa pembahasan dan penataan desa-desa yang berada di dalam kawasan hutan merupakan agenda yang sangat mendesak. Tanpa adanya langkah komprehensif dan terukur, ia memperingatkan bahwa desa-desa ini akan terus terperangkap dalam ketidakpastian administrasi, bahkan berisiko terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural yang sulit diurai.
Untuk mengatasi masalah status desa di kawasan hutan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengajukan rekomendasi penting. Pemerintah didorong untuk segera melakukan pemetaan kembali kawasan hutan, dengan tujuan menetapkannya sebagai wilayah administrasi pemerintahan desa sekaligus mengakui hak milik warga desa atas lahan yang mereka tempati. Mendes Yandri menekankan bahwa proses pemetaan ini harus dilakukan secara terintegrasi, melibatkan kolaborasi aktif dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Yang tak kalah penting, partisipasi aktif masyarakat desa harus menjadi inti dari setiap tahapan pemetaan ini.
Di samping pemetaan kawasan hutan, kementerian juga mengusulkan langkah strategis lainnya: perubahan status bagi area kawasan hutan yang selama ini telah dikelola oleh masyarakat desa. Tujuannya adalah agar wilayah tersebut dapat ditetapkan menjadi perhutanan sosial, hutan desa, atau hutan adat. Perubahan status ini diharapkan tidak hanya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya konservasi hutan, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pemanfaatan hasil hutan non-kayu yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Mendes Yandri menyoroti urgensi penerapan skema Inventarisasi dan Klasifikasi Lahan Bermasalah. Mekanisme ini krusial untuk mengeluarkan sebagian kawasan hutan yang secara faktual seharusnya menjadi wilayah administrasi desa. Beliau memberikan gambaran pilu: “Bayangkan, banyak desa yang berada di area kebun sawit. Desanya lebih dulu ada, tetapi warganya justru akan diusir. Ini semua karena ‘selembar kertas’ tadi. Jika memungkinkan, kita harus kembalikan hak-hak mereka,” tegasnya, menyiratkan betapa ironisnya situasi yang kerap terjadi.
Untuk desa-desa yang berada di kawasan hutan lindung dan tidak memungkinkan adanya perubahan status, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menawarkan solusi terakhir yang bijaksana. Mereka merekomendasikan adanya kesepakatan untuk relokasi ke wilayah yang lebih layak. Harapannya, langkah ini dapat memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki lahan untuk hidup dan penghidupan yang berkelanjutan, tanpa terus terancam oleh status lahan yang tidak pasti.
Ringkasan
Sebuah kasus mengejutkan terungkap di mana Desa Sukawangi, Bogor, telah dijadikan agunan utang bank sejak tahun 1980-an oleh seorang pengusaha, kini terancam dilelang. Menteri Desa, Yandri Susanto, telah menyurati berbagai pihak untuk mencegah pengusiran warga dan mempertanyakan legalitas praktik tersebut. Kasus ini menyoroti masalah yang lebih besar: dari 75.266 desa, sebanyak 2.966 desa berada di dalam kawasan hutan dan sebagian besar berstatus tertinggal karena ketiadaan legalitas lahan yang jelas.
Kementerian Desa PDTT merekomendasikan beberapa solusi, termasuk pemetaan ulang kawasan hutan secara terintegrasi untuk mengakui wilayah administrasi desa dan hak milik warga, dengan melibatkan berbagai kementerian dan masyarakat. Usulan lain meliputi perubahan status area kawasan hutan yang dikelola masyarakat menjadi perhutanan sosial, serta penerapan inventarisasi lahan bermasalah untuk mengeluarkan wilayah yang seharusnya menjadi administrasi desa. Bagi desa di kawasan hutan lindung yang tidak dapat diubah statusnya, relokasi dipertimbangkan sebagai opsi terakhir untuk menjamin penghidupan berkelanjutan.
