BI Burden Sharing: Solusi Kopdes Merah Putih & Perumahan Rakyat?

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) kembali mengukuhkan sinergi strategis mereka melalui penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Langkah vital ini, sebagaimana tertuang dalam rilis bersama pada Senin (8/9), bertujuan untuk mengakselerasi implementasi program Asta Cita pemerintah, khususnya dalam aspek penguatan ekonomi kerakyatan. Wujud nyata dari koordinasi tersebut adalah tercapainya kesepakatan pembagian beban bunga (burden sharing) untuk mendukung program-program pemerintah yang berfokus pada Perumahan Rakyat serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Komitmen tersebut diformalkan melalui penerbitan Keputusan Bersama (KB) yang secara spesifik mengatur Tambahan Bunga dalam Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah Mewujudkan Asta Cita Terkait Ekonomi Kerakyatan. Kemenkeu dan BI bertekad untuk memastikan bahwa seluruh implementasi sinergi pembagian beban bunga ini berjalan secara transparan, akuntabel, dan didukung oleh tata kelola yang kuat. Lebih lanjut, pemerintah menegaskan bahwa setiap langkah sinergi akan senantiasa berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dalam kebijakan fiskal dan moneter, sembari menjaga disiplin serta integritas pasar secara berkelanjutan.

Pemerintah, melalui Kemenkeu, memegang teguh prinsip kehati-hatian dan kesinambungan dalam merumuskan kebijakan fiskal demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan APBN, sebagai instrumen utama, dilaksanakan dengan cermat melalui optimalisasi penerimaan negara, belanja yang efektif dan tepat sasaran, serta strategi pembiayaan yang berkesinambungan. Belanja negara difokuskan pada sektor-sektor yang berpotensi menciptakan efek pengganda luas bagi perekonomian dan bersifat inklusif, termasuk di dalamnya sektor-sektor ekonomi kerakyatan. Ini mencakup pelaksanaan program Perumahan Rakyat, dukungan bagi Bank Pemerintah penyalur pinjaman untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan berbagai program pemerintah lainnya yang sejalan dengan visi Asta Cita. Dengan strategi komprehensif ini, defisit APBN 2025 diproyeksikan tetap rendah, didukung oleh pengelolaan pembiayaan yang profesional.

Kebijakan BI

Bank Indonesia (BI) secara konsisten menerapkan bauran kebijakan moneter yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sembari mempertahankan stabilitas perekonomian nasional. Sebagai bagian dari upaya ini, BI telah menurunkan BI-Rate secara signifikan sebesar 125 basis poin (bps) sejak September 2024, menempatkannya pada level terendah sejak tahun 2022. Selain itu, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat melalui intervensi di pasar off-shore, khususnya melalui transaksi NDF, dan intervensi di pasar domestik yang mencakup pasar spot, DNDF, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Dalam upaya ekspansi likuiditas, BI juga telah mengurangi posisi instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp 923 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp 715 triliun per akhir Agustus 2025. Bersamaan dengan itu, BI turut mengakuisisi Surat Berharga Negara (SBN) dengan total nilai mencapai Rp 200 triliun hingga akhir Agustus 2025, mencakup pembelian di pasar sekunder serta program debt switching yang dilakukan bersama pemerintah.

Sebagian dari dana hasil pembelian SBN ini dialokasikan untuk skema burden sharing dalam membiayai program-program pemerintah yang telah disepakati, meskipun total besaran dana tersebut belum diungkapkan oleh BI. Bank Indonesia menegaskan bahwa seluruh proses pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar yang berlaku, bersifat terukur, transparan, dan konsisten. Pendekatan ini merupakan bagian integral dari program kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, sekaligus memastikan kredibilitas kebijakan moneter tetap terjaga kuat.

Bagaimana Mekanisme Burden Sharing?

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia telah mencapai konsensus untuk melaksanakan pembagian beban bunga yang spesifik untuk SBN yang diterbitkan pemerintah terkait program Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Mekanisme pembagian beban bunga ini diatur dengan membagi rata seluruh biaya yang timbul dari realisasi alokasi anggaran kedua program tersebut, setelah dikurangi imbal hasil dari penempatan dana pemerintah yang berkaitan dengan program-program tersebut di lembaga keuangan domestik.

Kesepakatan burden sharing ini akan mulai berlaku efektif pada tahun 2025 dan akan terus berjalan hingga program pemerintah yang relevan berakhir. Implementasi pembagian beban ini diwujudkan melalui pemberian tambahan bunga pada rekening pemerintah yang berada di Bank Indonesia, selaras dengan peran BI sebagai pemegang kas pemerintah. Landasan hukum untuk mekanisme ini merujuk pada Pasal 52 Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, yang terakhir diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juncto Pasal 22, serta selaras dengan Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Penentuan besaran tambahan bunga oleh Bank Indonesia kepada pemerintah akan tetap konsisten dengan program moneter yang dirancang untuk menjaga stabilitas perekonomian. Sinergi ini dirancang untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih besar guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan secara bersamaan, meringankan beban yang ditanggung oleh masyarakat.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, sebelumnya telah mengonfirmasi rincian angka pembagian beban bunga. Untuk pembiayaan program Perumahan Rakyat, disepakati bahwa pemerintah dan BI masing-masing akan menanggung bunga sebesar 2,9%. Sementara itu, untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, beban bunga yang ditanggung oleh kedua belah pihak adalah sebesar 2,15%.