Burden Sharing BI: Dari Pandemi ke Asta Cita Prabowo, Efektifkah?

Rancak Media – JAKARTA — Bank Indonesia (BI) semakin aktif dalam mendukung visi pembangunan pemerintah. Skema berbagi beban atau burden sharing, yang awalnya difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19, kini telah berevolusi menjadi instrumen penting untuk memastikan tercapainya program-program prioritas eksekutif.

Pada masa pandemi Covid-19, seperti yang dicatat oleh Bisnis, BI bersama pemerintah menerapkan skema burden sharing. Melalui penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2020, Bank Indonesia berperan vital dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang saat itu berorientasi pada penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi nasional.

Keterlibatan BI diwujudkan antara lain dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah. Kebijakan ini berlangsung selama beberapa tahun, memainkan peran krusial dalam menopang pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi.

Pembelian SBN oleh BI berlanjut hingga tahun 2025, sekitar dua tahun setelah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mencabut status pandemi Covid-19. Namun, terjadi perubahan signifikan dalam orientasinya. Kini, skema burden sharing diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung program-program unggulan pemerintah.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam rapat dengan DPD RI pada Selasa (2/9/2025), menegaskan bahwa burden sharing saat ini adalah bentuk sinergi antara bank sentral dan pemerintah dalam mewujudkan visi-misi Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal sebagai Asta Cita.

Perry Warjiyo memastikan bahwa pelaksanaan burden sharing dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (prudent). Dia menjelaskan bahwa langkah penambahan likuiditas melalui pembelian SBN tetap berpegang pada kaidah kebijakan moneter yang berlaku. Teranyar, Perry melaporkan bahwa bank sentral telah membeli SBN pemerintah sekitar Rp200 triliun.

“Kami update dan [sampai] kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp200 triliun, data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching,” ungkap Perry secara virtual, dikutip Rabu (3/9/2025).

Perry lebih lanjut menjelaskan bahwa sebagian dari dana yang dihimpun melalui pembelian SBN ini dialokasikan untuk mendanai program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita, seperti perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.

Selain pembelian SBN dan kebijakan suku bunga rendah, Bank Indonesia juga menerapkan kebijakan pemberian insentif likuiditas makroprudensial kepada perbankan. Langkah ini bertujuan untuk mendorong penyaluran kredit, terutama ke sektor-sektor prioritas pemerintah yang selaras dengan program Prabowo. Data terbaru menunjukkan BI telah mengalirkan insentif likuiditas perbankan sebesar Rp384 triliun.

Gubernur BI yang menjabat untuk dua periode tersebut memerinci bahwa sebagian dana dari pembelian surat utang pemerintah memang diperuntukkan bagi pendanaan program prioritas Presiden Prabowo, khususnya untuk menciptakan 3 Juta Rumah dan Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam skema ini, bank sentral dan otoritas fiskal telah menyepakati pembagian beban bunga utang. “Separuh-separuh kita sepakatnya. Kami sudah sepakat misalnya untuk pendanaan perumahan rakyat itu bebannya Bu Menkeu [Sri Mulyani] dan kami BI sama-sama 2,9%. Murah kan? Sehingga bisa menurunkan biaya bunga fiskal 2,9%, dan kemudian untuk Koperasi Desa Merah Putih adalah 2,15%,” jelas Perry. Formulasi burden sharing ini berupa bunga SBN tenor 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan, kemudian sisanya dibagi dua.

Kebijakan Suku Bunga

Mengenai kebijakan suku bunga, Perry dengan bangga menyatakan bahwa BI telah menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate sebanyak lima kali sejak September 2024. Bank Indonesia memulai penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) saat Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada September tahun lalu, seperti yang dicatat oleh Bisnis.

BI Rate yang semula 6,25% dipangkas menjadi 6%. Kemudian, penurunan sebesar 25 bps kembali dilakukan empat kali berturut-turut pada Januari 2025 (menjadi 5,75%), Mei 2025 (5,50%), Juli 2025 (5,25%), dan terakhir pada Agustus 2025 (mencapai 5%). “Suku bunga kami sudah turunkan lima kali sejak September tahun lalu sebesar 1,25% dari 6,25% sampai 5% ini. Sekarang ini terendah sejak tahun 2022,” ujarnya, menyoroti pencapaian signifikan ini.

Penurunan suku bunga acuan ini berjalan paralel dengan penurunan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang kini telah mencapai 6,3%. Perry menambahkan bahwa sebelumnya, yield SBN 10 tahun sempat menyentuh level tertinggi 7,26% pada Januari 2025. “Kami terus sinergi. Ini bukti kami sebagai bagian dari NKRI, BI berkomitmen untuk bersinergi dan erat dengan kebijakan pemerintah mendukung Asta Cita menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan untuk kerakyatan dan Indonesia Maju,” tegas Perry.

Program Prabowo

Terkait dengan program 3 Juta Rumah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa BI akan turut serta dalam penyediaan data mengenai rumah subsidi dan komersial yang telah dibangun berkat kebijakan BI. Kebijakan ini adalah pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM). Maruarar, yang akrab disapa Ara, menyatakan bahwa dukungan dari BI merupakan bentuk intervensi signifikan dalam mendukung program perumahan bagi masyarakat.

Data-data dari BI nantinya akan dikumpulkan dan diintegrasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memantau perkembangan sektor perumahan rakyat sejalan dengan program Presiden. Kementerian dan lembaga lain yang akan menyumbangkan data meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Perekonomian, BP Tapera, PT SMF, dan institusi terkait lainnya. “Yang dari pelonggaran GWM BI itu kan itu ada buat rumah subsidi sama untuk yang sektor komersial juga nanti kan ada,” terang Ara saat ditemui di kantor BPS, Selasa (26/8/2025).

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa keterlibatan BI dalam kebijakan perumahan rakyat, termasuk melalui pelonggaran GWM, adalah sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dukungan juga tidak hanya berasal dari bank sentral, melainkan juga dari bank swasta seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) yang akan menyalurkan kredit subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) swasta. Ara mengklaim bahwa FLPP swasta ini tidak menggunakan dana APBN sama sekali. “Kita kan enggak pernah dengar ada KUR perumahan. Kita enggak pernah dengar ada GWM BI diturunkan untuk perumahan, baru sekarang. Kita enggak pernah dengar kan ada FLPP, skema FLPP, tapi yang subsidinya di swasta,” pungkasnya.

Pada perkembangan lain, pemerintah juga mengandalkan APBN untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo lainnya, yaitu Kopdes Merah Putih. Tidak hanya mengandalkan Dana Desa sebagai jaminan, pemerintah kini akan menyuntikkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 sekitar Rp16 triliun kepada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk pembiayaan Kopdes.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, baru-baru ini menerbitkan payung hukum penggunaan SAL APBN 2025 untuk disuntikkan ke perbankan guna mendukung program pembiayaan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Empat bank telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menyalurkan pinjaman ke Kopdes Merah Putih, yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BSI, sebagaimana dicatat oleh Bisnis.

Mekanisme penyuntikan dana dari APBN ke perbankan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan Kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam pertimbangan beleid tersebut, Sri Mulyani menekankan bahwa suntikan dana ke perbankan merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. “Pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu dilakukan melalui sinergi pendanaan antara pemerintah dan perbankan selaku Operator Investasi Pemerintah (OIP),” demikian kutipan dari dokumen beleid, Senin (1/9/2025).