JawaPos.com — Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya, Prasetyo Edi Marsudi, menanggapi pernyataan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, Francine Widjojo, yang menolak rencana Perusahaan Umum Daerah Perusahaan Air Minum Jaya (Perumda PAM Jaya) untuk go public.
Prasetyo menilai bahwa Francine kurang memahami kondisi PAM Jaya saat ini, terutama setelah dua operator swasta, Palyja dan Aetra, mengakhiri kontrak dan menyerahkan pengelolaan air sepenuhnya kepada PAM Jaya.
“Kita fokus bekerja, bukan mencari siapa yang benar atau salah. IPO [Initial Public Offering] PAM Jaya adalah penugasan khusus dari Bapak Gubernur Pramono Anung, dengan target IPO terlaksana pada tahun 2027,” tegas Prasetyo dalam keterangan resminya, Kamis (21/8).
8 Jurnalis jadi Korban Kekerasan Oknum Brimob dan Ormas di PT GRS, AJI Jakarta Biro Banten Desak Penegakan Hukum
Menanggapi tudingan Francine mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan badan hukum PAM Jaya yang disebut bukan usulan komisi maupun fraksi di DPRD Jakarta, Prasetyo justru menekankan bahwa usulan tambahan dari eksekutif yang dikirimkan ke DPRD dan Bapemperda seharusnya segera dilaksanakan.
“Jika fraksi-fraksi menyetujui, ya harus dilaksanakan. Kalau fraksi PSI menolak, itu hak mereka. Ranperda perubahan status badan hukum PAM Jaya ini tujuannya baik, agar air bersih bisa menjangkau seluruh masyarakat Jakarta,” ungkap Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2024 tersebut.
Ia menegaskan bahwa target IPO di Bursa Efek Indonesia justru memacu PAM Jaya untuk bekerja lebih keras dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Prasetyo menambahkan, kepercayaan dari masyarakat Jakarta adalah modal utama sebelum PAM Jaya menawarkan saham kepada investor.
Data terkini menunjukkan bahwa cakupan jaringan pemipaan air bersih PAM Jaya di Jakarta baru mencapai 73%. Direksi PAM Jaya harus berupaya keras mencapai target cakupan jaringan pemipaan di atas 80% sebagai salah satu syarat utama untuk bisa melantai di bursa saham.
Chelsea Buka Peluang Lepas Nicolas Jackson dan Christopher Nkunku, Enzo Maresca Ungkap Situasi Sebenarnya
“Cakupan PAM Jaya saat ini 73% di seluruh Jakarta. Untuk IPO, targetnya harus di atas 80%. Sisa ini yang harus kita kejar. IPO itu ada syaratnya. Direksi harus membuktikan kinerja terbaik kepada masyarakat sebelum menawarkan saham kepada investor. Masyarakat akan menilai kinerja PAM Jaya. Intinya, cakupan jaringan pemipaan harus mencapai 83% jika PAM Jaya ingin IPO. Kami akan bekerja keras untuk mencapai target itu,” kata Prasetyo.
Oleh karena itu, Prasetyo menghimbau semua pihak, termasuk fraksi PSI Jakarta, untuk mendukung penuh langkah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Direksi PAM Jaya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah mengubah status PAM Jaya menjadi perusahaan publik yang lebih profesional, mengedepankan kinerja, dan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
“Jangan berpikir bahwa dengan IPO, pelayanan PAM Jaya justru akan menurun. Justru sebaliknya, jika PAM Jaya go public, pengawasan akan datang bukan hanya dari Pemprov Jakarta, tetapi juga dari seluruh masyarakat hingga investor. Ini pasti akan menciptakan iklim kerja yang sangat baik bagi perusahaan,” jelas Prasetyo.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung Wibowo, sebelumnya telah menyampaikan pesan kepada jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar bekerja secara profesional, sehingga perusahaan milik Pemprov Jakarta tersebut dapat go public atau IPO.
Pramono menargetkan dua BUMD Jakarta, yaitu Bank Jakarta dan PAM Jaya, dapat melantai di Bursa Efek Indonesia dalam waktu dekat.
“Saya yakin, melihat respons publik, dua BUMD ini bisa kita IPO-kan, kemudian disusul BUMD lainnya. Saya juga mengapresiasi gagasan dan ide di lapangan untuk pengembangan BUMD menjadi lebih baik lagi,” ujar Gubernur Pramono pada Rabu (6/8).
Sementara itu, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo, justru menolak usulan perubahan badan hukum PAM Jaya untuk masuk revisi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.
Bedah Statistik Rafael Struick: Catatan Ini Jadi Alasan Patrick Kluivert Kirim Bomber Dewa United ke Timnas Indonesia U-23
Menurutnya, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan badan hukum PAM Jaya itu bukan usulan komisi maupun fraksi di DPRD Jakarta. Ia menilai Ranperda itu diprioritaskan hanya karena usulan Gubernur Pramono Anung.
Francine berpendapat bahwa PAM Jaya lebih tepat jika berstatus sebagai Perumda yang berorientasi pada pelayanan publik dan menangani kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih. Menurutnya, jika go public dan menjadi perseroan daerah (Perseroda), PAM Jaya akan lebih berorientasi pada kegiatan bisnis yang kompetitif dan mencari keuntungan.
Ringkasan
Ketua Dewas PAM Jaya, Prasetyo Edi Marsudi, membantah kritikan PSI terkait rencana IPO PAM Jaya. Ia menegaskan bahwa IPO adalah penugasan dari Gubernur Jakarta dengan target terlaksana pada tahun 2027. Prasetyo menekankan bahwa perubahan status badan hukum PAM Jaya bertujuan agar air bersih menjangkau seluruh masyarakat Jakarta.
Target IPO mendorong PAM Jaya untuk meningkatkan cakupan jaringan pemipaan air bersih, yang saat ini 73%, menjadi di atas 80%. Kepercayaan masyarakat dan kinerja yang baik menjadi modal utama sebelum PAM Jaya menawarkan saham. Prasetyo juga meyakini bahwa IPO akan meningkatkan pengawasan dan profesionalitas PAM Jaya, sehingga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
