Rancak Media – , Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melayangkan teguran keras kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Jisman Parada Hutajulu dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Teguran ini dipicu oleh ketidaksesuaian data mengenai jumlah desa yang belum teraliri listrik antara catatan kementerian dan PLN. Insiden ini menyoroti urgensi sinkronisasi data untuk pemerataan akses listrik di Indonesia.
Perbedaan data yang signifikan menjadi sorotan utama. Kementerian ESDM mencatat sekitar 5.600 desa masih belum menikmati fasilitas sambungan listrik. Sementara itu, data dari PLN menunjukkan angka yang hampir dua kali lipat, yakni mencapai 10.000 desa. Disparitas ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai akurasi basis data yang digunakan oleh kedua institusi vital tersebut.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 2 Juli 2025, Bahlil Lahadalia tidak segan mengungkapkan kekesalannya. “Ini enggak tahu, Dirjen saya enggak benar atau PLN-nya enggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau?” ujar Bahlil dengan nada tinggi, menegaskan perlunya pertanggungjawaban atas data yang simpang siur.
Meskipun terjadi perbedaan data yang mencolok, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa daerah yang belum teraliri listrik tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Untuk mengatasi tantangan pembangunan infrastruktur listrik konvensional yang kerap sulit direalisasikan di daerah terpencil, pemerintah akan secara proaktif mendorong implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai solusi inovatif.
Terkait strategi ini, Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus. “Tapi prinsipnya begini, Pak Presiden (Prabowo Subianto) meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya, kita pakai PLTS, dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan,” jelas Bahlil, menandakan pergeseran pendekatan dalam program elektrifikasi nasional.
Untuk merealisasikan program ambisius ini, Bahlil berencana untuk segera bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati guna membahas alokasi anggaran yang diperlukan untuk pembangunan PLTS. Ia menambahkan bahwa pembiayaan fasilitas listrik ini nantinya akan disalurkan melalui Kementerian ESDM, bukan lagi melalui PLN.
Penjelasan mengenai mekanisme anggaran diperjelas oleh Menteri ESDM. “Nanti biayanya akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN. Itu anggaran negara dan programnya harus mengikuti by-design rencana pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden dengan melihat skala prioritas,” tegas Bahlil, menekankan bahwa anggaran tersebut adalah dana negara yang harus selaras dengan visi dan program prioritas pemerintah.
Dirjen Ketenagalistrikan Jisman Parada Hutajulu
Melansir laman Kementerian ESDM, Jisman Parada Hutajulu, sosok yang ditegur oleh Menteri Bahlil Lahadalia, lahir di Tapanuli pada 18 Januari 1967. Perjalanan kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimulai pada tahun 1993. Sejak tahun 2000, ia memegang berbagai jabatan penting, diawali sebagai Pejabat Kasie Analisis Harga Listrik Distribusi, kemudian diangkat menjadi Kasie Harga Jual Tenaga Listrik pada tahun 2001.
Dedikasinya terus berlanjut hingga tahun 2018, ketika Jisman Hutajulu menjabat sebagai Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan. Sejak tahun 2022, ia mengemban tugas sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan. Selain itu, perannya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Ketenagalistrikan telah dijabatnya sejak 2014, termasuk sebagai Kepala PPNS hingga saat ini. Pengabdiannya diakui dengan penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 tahun pada 2003 dan Satyalancana Karya Satya 20 tahun pada 2013.
Jisman juga aktif dalam kancah internasional, mengikuti berbagai program dan kegiatan penting seperti Energy Efficiency Visit di Denmark (2017), The 37th ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) di Thailand (2019), serta Konferensi Perubahan Iklim PBB COP26 di Glasgow, Inggris Raya (2021), menunjukkan komitmennya terhadap isu energi global.
Berdasarkan arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang diakses dari situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jisman Parada Hutajulu terakhir melaporkan total harta kekayaannya sebesar Rp14.830.427.818. Laporan periodik ini disampaikan kepada KPK pada tanggal 27 Februari 2025.
Harta kekayaan Jisman mencakup sejumlah properti yang tersebar di Jakarta Utara dan Bekasi, terdiri dari rumah dan lahan kosong. Sebagian besar aset ini diperoleh dari hasil usaha pribadi, sementara satu unit properti tercatat sebagai warisan. Rincian kepemilikan tanah dan bangunan tersebut adalah:
- Properti seluas 160 m²/200 m² di Jakarta Utara senilai Rp1.122.080.000
- Properti 160 m²/45 m² di Jakarta Utara senilai Rp804.080.000
- Properti 160 m²/75 m² di Jakarta Utara senilai Rp787.855.000
- Properti 78 m²/40 m² di Bekasi senilai Rp147.372.000
- Properti 109 m²/77 m² di Jakarta Utara senilai Rp631.539.000
- Properti warisan 91 m²/164 m² di Jakarta Utara senilai Rp818.433.000
- Tanah kosong seluas 211 m² di Jakarta Utara senilai Rp1.100.000.000
Selain aset properti, Jisman Parada Hutajulu juga tercatat memiliki empat unit kendaraan pribadi, meliputi satu sepeda motor Honda Vario dan tiga unit mobil: Toyota Innova G (2017), Honda HR-V (2018), dan Toyota Raize (2023). Keseluruhan kendaraan ini diperoleh dari penghasilan pribadi dan jika digabungkan, total nilainya mencapai Rp647,8 juta.
Dalam laporan LHKPN-nya, kategori harta bergerak lainnya dilaporkan sebesar Rp3,25 miliar, sedangkan komponen kas dan setara kas mencapai lebih dari Rp5,51 miliar. Yang menarik, Jisman Parada Hutajulu tidak memiliki utang, menjadikan seluruh nilai harta yang dilaporkan tersebut sebagai kekayaan bersihnya.
Melynda Dwi Puspita berkontribusi dalam tulisan ini.
Pilihan Editor: Sosok Dirut PLN Darmawan Prasodjo yang Kena Semprot Bahlil Lahadalia
Ringkasan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melayangkan teguran keras kepada Dirjen Ketenagalistrikan Jisman Parada Hutajulu dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo. Teguran ini dipicu oleh ketidaksesuaian data jumlah desa yang belum teraliri listrik; Kementerian ESDM mencatat sekitar 5.600 desa, sementara PLN melaporkan hampir 10.000 desa. Insiden ini terjadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, di mana Bahlil mengungkapkan kekesalannya atas perbedaan data tersebut.
Meskipun ada disparitas data, pemerintah tetap menjadikan elektrifikasi desa sebagai prioritas utama. Pemerintah akan mendorong implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di daerah terpencil, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagai solusi inovatif. Bahlil juga berencana bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas alokasi anggaran PLTS yang pembiayaannya akan disalurkan melalui Kementerian ESDM, bukan lagi melalui PLN.
