Rancak Media SAMARINDA — Kalimantan Timur kini melirik pengembangan sektor pertanian sebagai jaring pengaman ekonomi daerah.
Pasalnya, Benua Etam tengah berada pada ketidakpastian sektor pertambangan yang kian melandai.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menyatakan pengembangan tanaman pangan menjadi alternatif strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi regional.
: Bekas Tambang Ilegal di Cirebon akan Diubah Jadi Objek Wisata
“Pengembangan sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, menjadi alternatif penting untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (2/7/2025).
Kendati demikian, Budi mengakui bahwa upaya ini bukan tanpa hambatan. Pasalnya, kondisi geografis Kalimantan Timur yang berbeda dengan Pulau Jawa menciptakan kompleksitas tersendiri dalam pengembangan pertanian. Kesuburan lahan yang tidak seoptimal di Jawa dan struktur biaya produksi yang lebih tinggi menjadi batu sandungan utama.
: : Komisi XII DPR Soroti Krisis Lahan Bekas Tambang di Jambi
“Diperlukan intervensi dan insentif dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, mendukung para petani,” katanya.
Menurutnya, program strategis pengembangan lahan produktif di area bekas tambang dapat menjadi terobosan untuk mencapai dua sasaran sekaligus, yaitu swasembada pangan dan penggerakan ekonomi lokal. Konsep ini dianggap sebagai win-win solution, dimana lahan bekas dieksploitasi untuk kepentingan produktivitas pertanian jangka panjang. Untuk mendukung transformasi ini, berbagai skema pembiayaan telah disiapkan melalui pendekatan multi-institusional.
: : Bahlil Perintahkan Dirjen Gakkum Baru Tumpas Tambang Ilegal Tanpa Pandang Bulu
Bank Indonesia Pusat menggelontorkan Kredit Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan insentif penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5% bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor pertanian.
Pada tingkat regional, Bank Indonesia Kalimantan Timur mengoperasikan program Bina Etam, sebuah kolaborasi strategis dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengakselerasi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini dirancang untuk meningkatkan akses pembiayaan, literasi keuangan, serta memperkuat sinergi antar lembaga terkait UMKM.
Sementara itu, Budi menyebutkan dukungan dari pemerintah pusat datang melalui optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terus didorong Kementerian Keuangan untuk sektor pertanian. Kendati penyaluran kredit berjalan lebih lambat dari proyeksi awal, optimisme tetap terjaga.
Pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sejumlah pilar utama, yaitu peningkatan kapasitas, kualitas, dan sumber daya manusia, serta perluasan akses pembiayaan kepada kelompok-kelompok tani (poktan).
Sebagaimana diketahui, program peningkatan kapasitas dilatarbelakangi oleh identifikasi permasalahan mendasar di sektor pertanian Kaltim, yakni kualitas lahan yang buruk dan biaya produksi tinggi akibat perbedaan metode pengolahan lahan dibandingkan dengan praktik di Pulau Jawa.
Sementara itu, Analis Senior Fungsi Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) KPwBI Kaltim, Ashari Novy Sucipto, memberikan perspektif teknis mengenai strategi implementasi.
Menurutnya, fokus pemerintah Kalimantan Timur bukanlah pada pembukaan sawah baru (ekstensifikasi), melainkan pada optimalisasi lahan yang telah ada.
“Target program optimalisasi lahan di Kaltim adalah seluas 14.000 hektare,” ucap Novy.
Dia menjelaskan strategi ini dipilih karena program ekstensifikasi dinilai sulit diterapkan dalam konteks geografis Kalimantan Timur. Oleh karena itu, pemerintah mendorong upaya intensifikasi pertanian melalui penerapan inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas lahan eksisting demi menjaga ketahanan pangan di masa depan. Adapun, dia berharap pendekatan ini dapat mengoptimalkan return on investment sekaligus meminimalkan dampak lingkungan.
