Rancak Media – , Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sistem pengamanan pelabuhan perikanan sebagai garda depan subsektor perikanan tangkap. Petugas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kini dibekali sertifikasi internal auditor sistem manajemen pengamanan untuk mendukung langkah tersebut.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menyatakan pelabuhan bukan sekadar tempat bersandar kapal dan bongkar muat hasil tangkapan ikan. Ia menekankan pelabuhan menjadi simbol keamanan nasional dan ujung tombak ekonomi kelautan. “Pelabuhan perikanan adalah etalase ketahanan sumber daya alam yang mendukung stabilitas ekonomi. Maka, dibutuhkan strategi yang andal untuk menangkal gangguan keamanan, baik teknis, sosial, maupun kriminal,” kata Lotharia melalui keterangan tertulis, Ahad, 30 Juni 2025.
Selain memperkuat pengamanan, KKP juga mendorong pelabuhan perikanan ditetapkan sebagai objek vital nasional. Direktur Kepelabuhan Perikanan, Ady Chandra, menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, status ini akan memberikan kepastian perlindungan terhadap aktivitas operasional pelabuhan.
Ady menilai, pelabuhan sebagai objek vital nasional dapat menghindarkan lokasi strategis itu dari potensi gangguan dan sabotase. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan sosialisasi sistem manajemen pengamanan objek vital nasional di Jakarta. “Sistem pengamanan ini akan terintegrasi dalam melindungi aset negara dan investasi,” ujar Ady.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, juga mendorong penguatan peran pelabuhan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menekankan pentingnya peningkatan fasilitas pelabuhan agar produktivitas masyarakat pesisir semakin optimal.
Pilihan Editor: Dampak Perang Iran-Israel pada Pasar Keuangan
