Rancak Media – , Jakarta – Legalisasi ganja di Thailand, yang sempat menjadi magnet bagi wisatawan, kini menghadapi tantangan serius di Phuket. Destinasi wisata paling populer di Negeri Gajah Putih itu justru melaporkan lonjakan keluhan terkait penggunaan ganja secara bebas di ruang publik, yang justru mulai mengikis daya tariknya.
Perusahaan-perusahaan wisata di Phuket, yang menampung sekitar 1.500 toko ganja resmi, merasa terdesak untuk mengusulkan sistem zonasi. Mereka berpendapat bahwa penggunaan ganja rekreasi yang meluas telah berdampak negatif pada sektor pariwisata pulau tersebut. Laporan dari Bangkok Post pada Jumat, 20 Juni 2025, menyoroti kekhawatiran ini, menyusul pertemuan antara pejabat setempat dan perwakilan sektor swasta pada Kamis, 19 Juni 2025. Senator Parinya Wongcherdkwan sendiri telah menerima banyak aduan publik mengenai maraknya penggunaan ganja untuk rekreasi di kawasan wisata seperti Patong.
Kekhawatiran Wisatawan Keluarga
Penduduk Phuket mengungkapkan bahwa banyak keluarga wisatawan kini cenderung menghindari area-area tertentu karena kepulan asap ganja. Kekhawatiran juga muncul terkait penjualan makanan yang dicampur ganja, seperti kue, brownies, dan jeli, yang berpotensi membahayakan anak-anak jika tidak sengaja dikonsumsi. Polisi dari kantor polisi Patong telah melakukan berbagai penggerebekan bersama pejabat kesehatan masyarakat, menindak operator toko yang menjual produk-produk tersebut tanpa izin. Bahkan, Satjapon Thongsom, wakil ketua Kamar Dagang Phuket, menyebutkan bahwa beberapa toko berizin pun menghadapi keluhan dari restoran di sekitarnya. Asosiasi Turis Phuket menambahkan bahwa agen perjalanan di berbagai negara mulai mengaitkan Thailand dengan tingkat penggunaan ganja yang tinggi, sebuah citra yang sangat tidak diinginkan oleh wisatawan keluarga.
Penggunaan Ganja Dikontrol
Menanggapi situasi ini, sektor swasta mendesak pihak berwenang untuk memperketat kontrol terhadap tanaman ganja. Salah satu usulan utama adalah membatasi jumlah dan lokasi penggunaan ganja. Data dari kantor kesehatan masyarakat provinsi menunjukkan bahwa terdapat 1.495 toko ganja di Phuket, dengan rincian 752 di distrik Muang, 520 di distrik Kathu, dan 223 di distrik Thalang.
Thailand menjadi negara pertama di Asia yang mendekriminalisasi ganja pada tahun 2022. Langkah ini dipelopori oleh Pemimpin Partai Bhumjaithai (BJT) Anutin Charnvirakul, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan ekonomi ganja dengan menghapus ganja dari daftar narkotika melalui pengumuman menteri. Namun, ketiadaan undang-undang dan peraturan yang jelas justru menyebabkan kekacauan. Tiga tahun berselang, regulasi yang komprehensif masih belum terwujud, menunjukkan bahwa isu ini belum menjadi prioritas di tengah gejolak politik saat ini. Pada Mei lalu, Menteri Kesehatan Masyarakat Somsak Thepsutin menyatakan bahwa pengguna ganja di Thailand mungkin akan diwajibkan memiliki sertifikat medis, jika draf undang-undang yang diajukan oleh Partai Pheu Thai yang berkuasa disahkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan ganja hanya untuk tujuan medis.
Pilihan Editor: Tinggalkan Thailand, Turis Cina Pilih Liburan ke Negara Ini
Ringkasan
Legalisasi ganja di Thailand, khususnya di Phuket, menghadapi tantangan serius akibat lonjakan keluhan terkait penggunaan bebas di ruang publik, yang mulai mengikis daya tarik pariwisata. Perusahaan wisata melaporkan dampak negatif pada sektor pariwisata, terutama karena wisatawan keluarga kini cenderung menghindari area tertentu akibat asap ganja dan kekhawatiran makanan yang dicampur ganja. Situasi ini mendorong usulan penerapan sistem zonasi dan desakan untuk memperketat kontrol.
Sektor swasta mendesak pihak berwenang untuk membatasi jumlah dan lokasi penggunaan ganja, mengingat ada hampir 1.500 toko ganja di Phuket. Thailand mendekriminalisasi ganja pada tahun 2022 sebagai negara pertama di Asia, dengan tujuan menciptakan ekonomi ganja. Namun, ketiadaan undang-undang dan peraturan yang jelas justru menyebabkan kekacauan, mendorong upaya saat ini untuk membuat regulasi komprehensif, termasuk potensi persyaratan sertifikat medis bagi pengguna ganja untuk tujuan medis.
