Wayag Ditutup: Raja Ampat Aman Dikunjungi? Ini Kata Kemenpar!

Rancak Media – , Jakarta – Kementerian Pariwisata menegaskan bahwa aktivitas pariwisata di Raja Ampat, Papua Barat Daya, tetap kondusif dan aman, meskipun belakangan terjadi penutupan akses sementara ke beberapa lokasi wisata. Polemik terkait tambang nikel menjadi pemicu dinamika tersebut, namun pemerintah memastikan pengalaman berwisata di salah satu ikon pariwisata Indonesia ini tidak terganggu. “Meskipun terdapat dinamika di lapangan, termasuk penutupan akses sementara di Pulau Wayag dan Manyaifun Batang Pele, serta pro-kontra terkait isu tambang nikel, pemerintah memastikan aktivitas pariwisata di Raja Ampat tetap berlangsung dengan aman dan terkendali,” jelas Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Jumat malam, 13 Juni 2025.

Pilihan Editor: Nestapa Tak Berujung dari Lumpur Lapindo

Widiyanti lebih lanjut menggarisbawahi komitmen kementeriannya untuk terus memantau perkembangan situasi. Pihaknya siap mengambil langkah adaptif demi mendukung masyarakat lokal, yang diakui sebagai pilar utama dalam pembangunan pariwisata Raja Ampat yang berdaya tahan dan inklusif. “Jadi, wisatawan tetap aman berkunjung ke Raja Ampat,” tegas Widiyanti, memberikan jaminan penuh kepada calon pengunjung.

Untuk menguatkan jaminan tersebut, Kementerian Pariwisata menekankan bahwa wisatawan masih dapat menikmati beragam destinasi lain di Raja Ampat yang tetap dibuka. Lokasi-lokasi seperti Manta Point, Cross Wreck, Cape Kri, dan Blue Magic siap menyambut para pelancong. Keamanan dan kenyamanan wisatawan disebut sebagai prioritas utama dalam pengelolaan destinasi nasional, termasuk kawasan Raja Ampat yang terkenal mendunia.

Demi menjaga stabilitas dan keselamatan destinasi, Kementerian juga telah menjalin koordinasi erat dengan Kementerian Dalam Negeri, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat lokal. Kerja sama lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat upaya perlindungan terhadap wisatawan. “Dalam koordinasi ini, Kemendagri telah menyampaikan arahan langsung kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk menjamin sinergi penuh antarlembaga dan masyarakat, dalam melindungi wisatawan dari potensi gangguan,” ujar Widiyanti.

Menteri Widiyanti turut mengajak seluruh pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam dan reputasi Raja Ampat sebagai ikon pariwisata unggulan Indonesia. “Kami ingin menghadirkan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan berkelas dunia, serta memperkuat posisi Raja Ampat di mata wisatawan global,” pungkasnya, menggarisbawahi visi jangka panjang destinasi ini.

Sebelumnya, sebuah insiden yang menggemparkan jagat maya menjadi sorotan: video pengusiran turis oleh masyarakat adat di kawasan ekowisata Raja Ampat viral di media sosial. Pengamatan Tempo terhadap unggahan reels #FolkKonoha menunjukkan sejumlah orang mengenakan kaus hitam berteriak di dekat kapal yang mengangkut wisatawan asing. Mereka menyerukan agar para turis meninggalkan wilayah tersebut sambil menggoyangkan tangga besi di tepi speed boat, menggambarkan ketegangan yang terjadi di lapangan.

Sumber Tempo di Raja Ampat mengonfirmasi bahwa insiden dramatis itu terjadi di Pulau Wayag, wilayah utara Raja Ampat, dan pelakunya adalah warga sekitar. Kejadian ini disinyalir sebagai respons langsung setelah pemerintah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah tersebut. “Mereka mengamuk sehingga mengusir kapal turis,” ungkap sumber tersebut pada Kamis siang, 12 Juni 2025.

Pencabutan IUP tambang nikel di Raja Ampat ini merupakan keputusan penting yang diambil Presiden Prabowo Subianto. Keputusan tersebut diumumkan setelah rapat terbatas bersama beberapa menteri pada Senin, 9 Juni 2025. IUP yang dicabut meliputi milik PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera. Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, menyambut baik langkah ini, menyatakan, “Saya memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang telah memperhatikan aspirasi masyarakat.”

Namun, kebijakan pencabutan IUP tersebut tidak luput dari gejolak. Sejumlah warga yang selama ini bekerja di perusahaan tambang, seperti PT Melia Raymond Perkasa dan PT KSM, melayangkan protes. Mereka merasa kehilangan mata pencarian dan manfaat ekonomi yang selama ini mereka peroleh dari aktivitas tambang, menunjukkan dilema antara kelestarian lingkungan dan kebutuhan ekonomi lokal.

Akibat insiden pengusiran tersebut, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia DPC Raja Ampat, Ferdinan, menyatakan bahwa wilayah Wayag untuk sementara waktu ditutup bagi wisatawan. Ia mengungkapkan harapannya agar pemerintah, masyarakat, dan pelaku pariwisata dapat segera menemukan solusi bersama demi mengembalikan situasi menjadi kondusif kembali. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga secara resmi memutuskan menutup sementara kunjungan wisatawan ke spot wisata di Wayag, Distrik Waigeo Barat Daratan. Bupati Orideko menyebut penutupan ini sebagai langkah antisipatif untuk menjaga ketertiban. “Saya minta supaya aktivitas wisata di Waigeo Barat Daratan ditutup sementara,” ujarnya di Sorong, Kamis, 12 Juni 2025, seperti dikutip Antara.

Adji, Sekretaris Supir Rental Kabupaten Raja Ampat, menegaskan bahwa penutupan sementara kawasan wisata di Wayag memang erat kaitannya dengan isu tambang yang kini menjadi sorotan. “Para tour guide agak sedikit kecewa, termasuk para tamu,” ujarnya kepada Tempo, menggambarkan dampak langsung terhadap sektor pariwisata. Menurut Adji, masyarakat Raja Ampat sendiri terpecah belah terkait isu ini. “Ada masyarakat yang mau tambang tetap ada karena mereka ingin mendapatkan pekerjaan, terutama masyarakat di utara Raja Ampat, seperti di Pulau Kawe dan Pulau Batang Pele,” jelasnya, menyoroti kompleksitas masalah yang melibatkan berbagai kepentingan dan pandangan.

Martha Warta Silaban berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Mengapa Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Sulit Tercapai