Advertisement

Pengertian Dasar Negara Indonesia, Ini Penjelasannya!

Rancakmedia.com – Berikut ini adalah penjelasan mengenai dasar negara indonesia. Dasar negara berfungsi sebagai dasar bagi segala sesuatu yang berlaku di suatu negara. Yuk simak artikel dibawah ini.

Pembentukan suatu negara membutuhkan dasar. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila mewujudkan cita-cita yang tinggi dan dicapai melalui proses yang panjang. Sebagai warga negara yang baik, kami harus memahami makna dasar negara.

Mungkin dasar-dasar negara Indonesia tercakup lagi di SD, SMP, dan SMA. Bahkan mahasiswa pun diwajibkan mengikuti mata kuliah PKN dan belajar Pancasila.

Mengenai dasar negara Indonesia, ilmu yang diperoleh tetap tidak berubah. Hal ini menunjukkan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, yang harus diajarkan kepada anak-anak usia dini.

Pengertian Dasar Negara Indonesia

Pengertian Dasar Negara Indonesia

Dasar negara berasal dari kata “dasar” rakyat (artinya dasar atau asas) dan “negara” (artinya organisasi dengan penduduk, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat).

Oleh karena itu, dapat dibaca bahwa dasar negara adalah dasar dan cita-cita yang telah disepakati oleh setiap warga negara. Dasar negara adalah asal mula segala sumber hukum yang ada di suatu negara.

Fungsi Umum Dasar Negara Indonesia

Berikut ini adalah fungsi umum dasar negara indonesia, diantaranya:

Sebagai Dasar Berdirinya Suatu Negara

Pada saat sebuah negara terbentuk, konsep dasar negara muncul. Dasar negara ini menjadi tolak ukur pembangunan suatu negara. Semua penduduk sepakat atas dasar negara, yang mengatur segala sesuatu di suatu negara.

Dasar Kegiatan Penyelenggaraan Negara

Prinsip suatu negara diwujudkan melalui tindakan administrasi negara. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara, setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan pada negara yang mempelopori pembangunan negara.

Dasar negara digunakan untuk membatasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan negara agar mematuhi hukum yang mengatur negara tersebut.

Dasar Partisipasi Negara dan Warga Negara

Dasar keterlibatan suatu negara dalam urusan nasional, multinasional, dan internasional haruslah negara negara tersebut. Keterlibatan warga negara dalam pemenuhan hak dan kewajibannya juga harus didasarkan atas dasar negara, yaitu Pancasila.

Dasar bangsa ini berfungsi sebagai pedoman untuk menyesuaikan diri dengan cita-cita negara tempat ia berada.

Dasar Pergaulan antar Warga Negara

Kehidupan sosial warga negara juga harus diarahkan oleh dasar negara (Pancasila). Dimana dasar negara ini dimanfaatkan sebagai pembatas untuk membatasi setiap hubungan sosial dalam rangka mewujudkan kehidupan yang aman, nyaman, berdaulat, namun dinamis.

Dasar dan Sumber Hukum dalam Suatu Negara

Segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara harus didasarkan pada dasar negara yang telah disepakati sebelumnya. Dasar negara menetapkan aturan dan peraturan yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan suatu negara.

Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia memiliki dasar negara, yang merupakan langkah signifikan dalam pembentukan negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila digunakan oleh bangsa Indonesia untuk mengatur segala aspek kehidupan di Indonesia.

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan alinea keempat UUD 1945 yang menunjukkan bahwa Pancasila didirikan di atas lima sila. Selain itu, Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 mengidentifikasi Pancasila sebagai dasar hukum dasar nasional.

Sejarah Pancasila Sebagai Dasar Negara

Dasar negara Indonesia tidak serta merta dibuat untuk memenuhi syarat-syarat mendirikan negara. Para kombatan melalui prosedur yang panjang untuk menciptakan Pancasila. Proses pembentukan dan pembentukan Pancasila meliputi sejumlah tokoh utama dan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahap Pembentukan BPUPKI

Kehilangan Jepang dalam Perang Dunia II tidak bisa disembunyikan dari Indonesia. Kemudian, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniaki Koisi menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Dokuritsu Junbi Coosakai adalah nama panitia yang dibentuk Jepang untuk mengawasi persiapan kemerdekaan Indonesia.

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di Indonesia, secara resmi didirikan pada tanggal 29 April 1945, dengan ketuanya Dr. Radjiman Wedyodiningrat. BPUPKI didirikan untuk menangani semua aspek pemerintahan Indonesia, termasuk negara dasar.

Tahap Penyusunan Konsep Rancangan Dasar Negara dan UUD

Penyusunan gagasan dasar negara dilakukan dalam dua bagian dalam sidang BPUPKI:

Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia

Sidang BPUPKI Pertama (29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945)

Sebagai ketua BPUPKI, ia menyampaikan ide dasar yang akan dikembangkan untuk Indonesia dalam sidang pengukuhan BPUPKI. Ada beberapa inisiatif dasar negara dalam sesi ini, antara lain:

Mr. Moh Yamin

Moh Yamin membahas dasar negara Indonesia secara lisan dan tertulis. Secara lisan, terdiri dari dongeng berikut:

  1. Peri Kebangsaan,
  2. Peri Kemanusiaan,
  3. Peri Ketuhanan,
  4. Peri Kerakyatan,
  5. Kesejahteraan Rakyat.

Secara khusus:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
  2. Kebangsaan Persatuan Indonesia,
  3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab,
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Prof. Dr. R Soepomo

Prof. Dr. R. Soepomo menyatakan bahwa dasar negara Indonesia adalah:

  1. Paham negara persatuan,
  2. Penghubung negara dan agama,
  3. Sistem badan permusyawaratan,
  4. Sosialisme negara,
  5. Hubungan antar bangsa.
Ir. Soekarno

Bapak Soekarno menyebut dasar negara Indonesia sebagai Pancasila. Menurut Ir. Soekarno, Pancasila terdiri dari:

  1. Kebangsaan Indonesia,
  2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan,
  3. Mufakat dan demokrasi ekonomi negara bersifat kekeluargaan,
  4. Kesejahteraan sosial,
  5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Trisila merupakan rangkuman Pancasila yang meliputi 1) sosialisme, 2) sosial demokrasi, dan 3) ketuhanan. Trisila tersebut kemudian dapat diringkas menjadi ekasila, yaitu Gotong Royong.

Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, Bpk. A.A. Maramis, K.H. Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Tjokrosoejoso, H. Agus Salim, Pak Ahmad Soebarjo, dan Pak Moh Yamin diangkat menjadi panitia sembilan dengan tujuan untuk melaksanakan gagasan itu secara bernegara. Panitia inilah yang menyusun Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 (Piagam Jakarta).

Menurut Piagam Jakarta, asas-asas dasar negara Indonesia adalah:

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
  3. Persatuan Indonesia;
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejarah Pancasila Sebagai Dasar Negara

Sidang BPUPKI Kedua (10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945)

Pada sidang BPUPKI kedua, dibentuk panitia kecil untuk membahas usulan konstitusi. Sebuah tim kecil yang diketuai oleh Ir. Soekarno ditugaskan untuk membuat konsep pengantar UUD. Sedangkan kelompok kecil yang diketuai Prof. Dr. R. Soepomo dipercaya untuk menyusun badan UUD dan kata-kata proklamasi.

Pada tanggal 14 Juli 1945, diputuskan bahwa garis besar dasar negara Piagam Jakarta akan dimasukkan ke dalam Pembukaan UUD.

Tahap Penetapan Dasar Negara dan UUD

Pada tanggal 17 Agustus 1945, individu dari Papua, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan bertemu dengan Ir. Soekarno tidak setuju dengan rumusan prinsip pertama negara.

Yakni, Tuhan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kemudian, Ir. Soekarno mengatur pertemuan dengan para pemimpin organisasi Islam.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI membentuk konsepsi dasar negara yang terdapat dalam UUD 1945: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) persatuan Indonesia, 4) Demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan 5 ) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara

Arti penting Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai sumber nilai, model pembangunan, dan dasar penerapan pemerintahan. Pancasila sering digunakan untuk menggambarkan semangat dan karakter bangsa Indonesia.

Sebagai Tonggak Berdirinya Bangsa Indonesia

Pancasila merupakan dasar pembentukan negara Indonesia dan landasan kemerdekaan bangsa. Upaya para pemimpin bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mampu merdeka dengan sendirinya.

Sebagai Pedoman Hidup

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi pedoman bagi setiap pilihan yang dibuat di Indonesia.

Sebagai Jiwa Bangsa

Pancasila harus menjadi pedoman bangsa. Di setiap institusi, organisasi, dan rinciple. Dalam setiap lembaga, organisasi, dan masyarakat di Indonesia, cita-cita Pancasila harus dimasukkan.

Sebagai Kepribadian Bangsa

Kepribadian setiap bangsa memainkan peran penting dalam mengungkapkan sifat-sifatnya. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila harus dimaknai sebagai individualitas individu. Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Pancasila telah mendarah daging di hati bangsa Indonesia, setiap orang harus melestarikan cita-cita luhurnya.

Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan dasar dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah hukum tertinggi di Indonesia, dan bahwa semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila.

Makna Pancasila Sebagai

Sebagai Cita-Cita Bangsa Indonesia

Setiap sila Pancasila mengungkapkan nilai-nilai bangsa Indonesia. Untuk memenuhi tujuan dan nilai-nilai bangsa Indonesia, adalah tanggung jawab setiap masyarakat untuk menanamkan Pancasila pada setiap anggota.

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

Pancasila, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, merupakan alat yang luar biasa untuk mencapai keberhasilan nasional. Jika setiap masyarakat mengadopsi Pancasila sebagai pandangan hidup kamu, keragaman etnis dan budaya Indonesia dapat didamaikan. Dengan demikian, Pancasila akan menumbuhkan kesejahteraan lahir dan batin serta menghindari perbedaan bangsa.

Perilaku masyarakat mengungkapkan keunggulan Pancasila sebagai pedoman hidup. Perspektif tentang kehidupan ini digunakan untuk mengetahui secara tepat di mana tujuan akan dicapai. Selain itu, Pancasila digunakan untuk menyelesaikan setiap persoalan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Aktualisasi Pancasila Sebagai Dasar Negara

Sebagai dasar negara Indonesia, setiap sila Pancasila mengandung sifat-sifat luhur yang dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara. Berikut adalah nilai-nilai yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari:

Nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa

  1. Setiap masyarakat harus meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Tuhan maha kuasa dalam segala hal.
  2. Setiap masyarakat harus menganut satu agama.
  3. Setiap masyarakat harus menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  4. Setiap masyarakat harus mematuhi semua aturan agama.
  5. Setiap masyarakat harus menghormati keyakinan yang berbeda.
  6. Setiap masyarakat harus beribadah sesuai dengan keyakinannya.
  7. Setiap masyarakat harus mengakui bahwa segala sesuatu di lingkungannya adalah ciptaan Tuhan dan harus diperlakukan dengan hormat.
  8. Tidak ada masyarakat yang boleh memaksakan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

Nilai sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

  1. Setiap masyarakat harus mengakui nilai dan martabat setiap individu.
  2. Setiap masyarakat harus menjunjung tinggi hak dan kewajibannya sendiri.
  3. Setiap masyarakat harus menghormati hak dan kewajiban orang lain.
  4. Setiap masyarakat harus adil setiap saat.
  5. Setiap masyarakat harus memiliki rasa kemanusiaan dan menerima orang lain.
  6. Setiap masyarakat harus cukup berani untuk melindungi kebenaran dan keadilan.
  7. Setiap masyarakat dituntut untuk mempertahankan cita-cita manusia.

Nilai sila Persatuan Indonesia

  1. Setiap masyarakat harus menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok.
  2. Setiap masyarakat harus memiliki jiwa patriotik.
  3. Setiap masyarakat harus toleran dan mengakui keragaman budaya Indonesia.
  4. Setiap masyarakat harus menganut falsafah Bhineka Tunggal Eka, yang berarti “beraneka ragam namun satu tujuan”.
  5. Setiap masyarakat harus menghormati prinsip-prinsip bangsa Indonesia.
  6. Setiap masyarakat harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
  7. Setiap masyarakat harus siap berkorban untuk cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.
  8. Semua warga negara harus senang menjadi orang Indonesia.

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

Nilai sila kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan

  1. Setiap masyarakat harus mengakui bahwa semua orang memiliki hak dan tujuan yang sama di hadapan hukum.
  2. Setiap masyarakat harus menjaga kedaulatan negara.
  3. Setiap masyarakat pasti memiliki kepribadian yang berorientasi pada keluarga.
  4. Setiap komunitas harus menekankan diskusi dalam semua proses pengambilan keputusan.
  5. Setiap masyarakat harus menghormati sudut pandang orang lain.
  6. Setiap komunitas harus mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama.
  7. Setiap masyarakat harus memperluas pemahamannya tentang hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan.
  8. Setiap permusyawaratan masyarakat harus berpedoman pada hati nurani yang luhur.
  9. Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan prinsip moral, dan berlandaskan pada martabat manusia, nilai-nilai, dan cita-cita keadilan.

Nilai sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

  1. Setiap masyarakat harus terus-menerus memperlakukan dirinya sendiri dan orang lain secara adil.
  2. Setiap masyarakat harus menghargai kontribusi orang lain.
  3. Setiap masyarakat harus memiliki sikap gotong royong.
  4. Setiap masyarakat harus toleran terhadap orang lain.
  5. Semua masyarakat harus menghormati individu lain.
  6. Setiap masyarakat harus berhati-hati dalam mengelola sumber daya alamnya.
  7. Setiap masyarakat harus sadar lingkungan.
  8. Setiap masyarakat harus saling membantu dalam mencapai kehidupan yang egaliter dan berkeadilan sosial.

Kesimpulan

Nah itu dia adalah dasar-dasar negara indonesia yang telah kami rangkum. Para tokoh telah memberikan segalanya untuk mencapai tujuan dan keyakinan bangsa.

Kini saatnya melanjutkan upaya para pahlawan untuk mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai bangsa Indonesia dengan tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Semoga bermanfaat ya.

Tombol kembali ke atas